BERITABUANA.CO, JAKARTA – Anggota DPR RI yang gagal terpilih di pemilu 2019 diminta tetap bekerja seperti biasa. Mereka harus disiplin dan bertanggungjawab sampai masa tugas berakhir Oktober nanti. Mereka tidak boleh malas-malasan dan seolah-olah tanggungjawab hilang setelah pada pemilu 2019 tidak lolos ke Senayan.

Hal itu disampaikan pengamat politik Jeirry Sumampow mencermati perilaku anggota DPR yang cenderung malas menjalankan tugas dan fungsinya setelah kalah dalam pemilu legislatif (pileg) 2019.

“Semestinya tak boleh begitu. Meski gagal terpilih, kerja harus sungguh-sungguh sampai periode berakhir. Sebab ini kontrak mereka dengan rakyat selama lima tahun. Apalagi mereka tetap menerima gaji juga,” kata Jeirry Sumampow menjawab beritabuana.co di Jakarta, Selasa (25/6/2019).

Seperti diketahui, sebagian besar anggota DPR periode 2014-2019 maju lagi menjadi caleg(incumbent) di pemilu 2019. Namun, diantara mereka ada yang gagal atau tidak terpilih. Sayangnya, diantara mereka itu mulai terlihat malas, atau tidak bersemangat, dan jarang terlihat menghadiri rapat-rapat di DPR.

“Ini jadi semacam tradisi lima tahunan. Kalau sudah tak terpilih lagi, maka agak malas-malasan kerjanya. Seolah-olah tanggungjawab hilang setelah tak terpilih lagi, sehingga tugas-tugas sebagai anggota DPR pun diabaikan,” imbuh Jeirry.

Lebih jauh dia menyatakan, kebiasaan malas-malasan karena tak lagi terpilih ini menunjukkan bahwa memang moralitas dan integritas para wakil rakyat perlu terus dipoles dan ditingkatkan. Sebab kata Jeirry, hanya soal ini yang mampu menjamin mereka tetap bisa sungguh-sungguh menjalankan tugasnya sampai akhir.

Meski serba sulit, Jeirry melihat masih mungkin ada beberapa hal yang dilakukan agar dalam periode tersisa ini, para wakil rakyat bisa tetap kerja dengan baik dan disiplin.

“Pimpinan DPR perlu terus mengingatkan anggota untuk tetap konsisten menjalankan tugasnya.
Kedua, pimpinan fraksi masing-masing juga harus mengingatkan anggotanya dan menegur jika ada anggota yang sudah malas-malasan. Bahkan bisa saja diberi sangsi pemecatan dari partai jika tetap saja tak disiplin dalam hal kehadirannya,” kata Koordinator Komite Pemilih Indonesia (TePi) ini.

Selanjutnya kata Jeirry, agenda DPR tetap harus dijalankan. Dan daftar kehadiran juga harus tetap dibuat. Bila perlu, sebaiknya pihak kesekjenan DPR mengumumkan ke publik siapa saja anggota DPR yang tak lagi disiplin jelang akhir masa tugasnya.

“Ini untuk memberikan efek tekanan publik kepada yang bersangkutan dan kepada partai politiknya,” ujarnya.

Guna menghindari kemalasan anggota DPR yang sudah tidak terpilih, Jeirry mengusulkan dibuat sangsi tegas, misalnya tak mendapatkan gaji jika tingkat disiplin dan kehadiran dalam periode antara setelah Pemilu sangat minim.

Selain itu, bisa juga dibuat sangsi bahwa uang pensiun bisa hilang jika memang tak lagi disiplin dan buruk kinerjanya dalam periode antara itu. Aturan demikian kata Jeirry, khusus dibuat untuk waktu setelah Pemilu sampai masa kerja berakhir. Ini demi menjaga konsistensi dan kesungguhan kerja anggota DPR pasca Pemilu.

“Dan itu, tidak saja berlaku pada anggota DPR yang tak lagi terpilih, tapi berlaku bagi semua anggota DPR. Sebab jika tetap seperti ini, maka memang kebiasaan lima tahunan ini akan tetap berlangsung,” pungkasnya. (Asim)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here