Oleh: Andoes Simbolon

Andoes Simbolon. (Ist)

KONGRES V Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI P), akan diadakan minggu pertama bulan Agustus 2019. Seyogianya, kongres ini baru akan digelar di bulan April 2020. Ketika tersiar kongres dipercepat, maka bayangan publik adalah adanya pergantian pucuk pimpinan, dalam hal ini Ketua Umum DPP PDI P. Di partai mana pun, salah satu agenda kongres paling menarik memang pemilihan ketua umumnya.

Akan kah ada suksesi di pucuk pimpinan PDI P tahun ini?. Pertanyaan ini bisa dijawab dengan merujuk pernyataan sejumlah elit PDI Perjuangan baru-baru ini. Intinya, Megawati Soekarnoputri masih dibutuhkan atau diperlukan, dan karena itu akan dipertahankan sebagai Ketua Umum untuk 5 tahun ke depan. Jadi, dalam kongres tersebut, seandainya Megawati bersedia, maka dia akan dipastikan bakal dipilih secara aklamasi, sehingga tidak ada mekanisme pemilihan.

Kejutan yang mungkin akan muncul di kongres adalah terkait susunan personalia DPP PDI P periode 2019-2024 khususnya posisi Sekretaris Jenderal (Sekjen). Jabatan Sekjen ini memang begitu strategis dalam sebuah partai politik, apalagi seperti PDI P, partai politik pemenang pemilu, sehingga wajar jika diminati kadernya.

Dalam kongres nanti, maka Megawati Soekarnoputri sebagai ketua umum terpilih sekaligus sebagai formatur tunggal, diberi mandat untuk menyusun kepengurusan DPP PDI P. Ini lah hak prerogatif ketua umum seperti diatur dalam AD/ART. Apakah akan ada perubahan misalnya membuat jabatan ketua harian atau wakil ketua umum, itu kembali terserah Megawati.

Karena itu, jika pada kongres nanti Megawati dikukuhkan kembali sebagai ketua umum, maka dia tercatat sebagai ketua umum partai politik paling lama, memimpin sampai 5 kali berturut-turut jika dihitung sejak Kongres I di Semarang tahun 2000.

Jika dihitung mundur lagi, Megawati pertama kali sebagai ketua umum di tahun 1993, saat partai ini belum memakai kata Perjuangan. Waktu itu Munas PDI di Kemang, Jakarta Selatan mengukuhkannya sebagai ketua umum DPP PDI. Riwayat Megawati menapaki kursi ketua umum memang berliku. Sebelum Munas, PDI sebelumnya sudah mengadakan Kongres Luar Biasa (KLB) di Surabaya. Namun, KLB itu sendiri berjalan penuh intrik yang tujuannya untuk menggagalkan Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum. Karena intrik tersebut, KLB pun dead lock, tidak menghasilkan keputusan apa-apa.

Sejak awal, kehadiran Megawati sebagai ketua umum partai memang tidak disukai penguasa. Buktinya, pada tahun 1996, saat dia sedang giat-giatnya melakukan konsolidasi partai di seluruh Indonesia, kedudukan Megawati sebagai ketua umum terancam. Dia ingin dijatuhkan pemerintah lewat tangan-tangan PDI sendiri melalui kongres. Ironis memang, sebab masa kepemimpinannya masih ada 2 tahun lagi. Pemerintah mendukung kubu Fatimah Achmad dan kawan-kawan mengadakan kongres di Medan dan kemudian mengakui serta menyatakan Soerjadi sebagai Ketua Umum yang sah sebagai produk kongres.
Secara kasat mata, kongres di rekayasa semata-mata untuk menjatuhkan Megawati. Pada tahun 1996 itu, kantor DPP PDI di Jalan Diponegoro 58, Menteng, Jakarta Pusat diserbu setelah sekian lama dikuasai pendukung Megawati.

Meski tidak diakui pemerintah, PDI pimpinan Megawati atau yang dikenal sebagai PDI Promeg terus melakukan konsolidasi. Intinya, mereka tidak menyerah karena mengklaim Megawati adalah ketua umum yang sah.

Baru lah setelah Presiden Soeharto lengser tahun 1998 dan diganti BJ Habibie, angin politik berubah. PDI pimpinan Megawati tanpa kesulitan berhasil melaksanakan kongres di Bali, Oktober 1998. Keputusan kongres adalah memilih Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum periode 1998-2003, dan PDI harus dapat mengikuti pemilu 1999.

Pelaksanaan Kongres I PDI Perjuangan tahun 2000 memang sedikit dinamis. Saat itu, Dimyati Hartono dan Eros Djarot melirik posisi Sekjen DPP PDI Perjuangan. Mereka hanya ingin membantu beban Megawati sebagai ketua umum. Namun, maksud keduanya tidak terwujud, malah mereka berdua dicurigai ingin menggeser Megawati Soekarnoputri. Akhirnya dikemudian hari, kedua tokoh itu hengkang dari PDI Perjuangan dan akhirnya mendirikan partai politik, PITA dan PNBK. Megawati sendiri saat kongres di Semarang memilih Sutjipto sebagai Sekjennya.

Kongres II tahun 2005 di Bali lebih dinamis lagi. Sebelum kongres, Roy BB Janis dan kawan-kawan sudah menyuarakan perubahan dan pembaharuan yakni dengan membentuk Gerakan Pembaharuan di tubuh PDI P. Kelompok ini mengkritisi bahkan menentang cara berdemokrasi yang diterapkan di partai, yakni berbau feodal dan cenderung pengkultusan. Mereka menolak pemberian “hak prerogatif” ke ketua umum DPP PDI Perjuangan. Roy dan kawan-kawannya sempat menggadang Guruh Soekarnoputra sebagai calon ketua umum. Sayang, Guruh kemudian mengundurkan diri. Akhirnya, hanya Megawati satu-satunya calon dan kemudian secara aklamasi dia terpilih sebagai ketua umum. Dalam kongres ini, Megawati mempercayai Pramono Anung sebagai Sekjen DPP PDI Perjuangan.

Sementara, tidak lama setelah kongres itu, kelompok Roy BB Janis mengundurkan diri dari PDI Perjuangan dan kemudian mereka mendirikan Partai Demokrasi Pembaruan (PDP).

Nah, kongres III tahun 2010 dan kongres IV PDI Perjuangan tahun 2015, juga diadakan di Bali, tidak terjadi lagi dinamika seperti kongres sebelumnya. Kongres berjalan mulus, dan Megawati dipilih secara aklamasi sekaligus sebagai formatur tunggal untuk menyusun kabinetnya. Megawati memilih Tjahyo Kumolo dan Hasto Kristiyanto sebagai Sekjen di 2 kongres terakhir.

Bagaimana dengan Kongres V nanti? Apakah semua utusan masih menghendaki Megawati sebagai ketua umum? Sepertinya, ini sudah bisa terjawab ketika peserta Rakernas PDI Perjuangan IV di Jakarta pekan lalu menyampaikan aspirasi mereka yang masih menginginkan Megawati tetap orang nomor 1 di PDI Perjuangan. Kalau begitu, kongres itu hanya akan mengukuhkannya sebagai ketua umum. Tidak akan ada calon lain dan tidak akan ada proses pemilihan.

Itu berarti, maka Megawati akan tercatat menjadi ketua umum DPP PDI Perjuangan 5 kali berturut-turut. Dia lah satu-satunya tokoh politik yang menjadi ketua umum partai paling lama yakni mencapai 30 tahun di usia 72 tahun.

Pada hal, pada tahun 2017, saat peresmian kantor Banteng Muda Indonesia (BMI) di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Megawati Soekarnoputri sempat mengeluh dan menyampaikan keinginannya untuk pensiun sebagai Ketua Umum. Alasannya, karena dirinya lelah dengan politik. ***

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here