BERITABUANA.CO, JAKARTA – Anggota MPR RI, Rambe Kamarulzaman mengatakan penguatan kepada MPR bisa dilakukan tanpa mengubah UUD. Caranya, dengan merekomendasikan UU khusus tentang MPR sehingga MPR memiliki kewenangan, tugas, dan kewajiban yang jelas.

“Misalnya, aturan tentang jumlah pimpinan MPR. MPR pernah memiliki 11 pimpinan, kemudian berubah menjadi lima pimpinan, dan sekarang delapan pimpinan MPR. Tentunya, perlu ada UU khusus tentang MPR,” kata Rambe dalam Diskusi Empat Pilar MPR dengan tema ‘Optimalisasi Tugas dan Wewenang MPR’ di Media Center Gedung Nusantara III, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (21/6/2019).

Soal lainnya, lanjut politisi dari Partai Golkar itu adalah perlunya Ketetapan MPR tentang pelantikan presiden dan wakil presiden.

“Selama ini MPR hanya menjadi penonton, bukan melantik. Badan Pengkajian MPR sedang mengkaji perlunya Tap MPR tentang pelantikan pesiden,” ujar Rambe yang juga Pimpinan Badan Pengkajian MPR ini.

Penguatan lain, lanjut Rambe, adalah kewenangan MPR untuk menafsirkan UUD. Sebab, MPR memiliki kewenangan mengubah dan menetapkan UUD.

“Selain garis-garis besar haluan negara, MPR juga perlu juga memiliki kewenangan untuk menafsirkan UUD,” katanya. (Kds)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here