BERITABUANA.CO, JAKARTA – Guna mencapai target perencanaan secara optimal, Biro Perencanaan Kejaksaan Agung (Kejagung) melakukan identifikasi permasalahan, mengukur capaian kinerja, evaluasi program serta mengkaji pola menagemen secara efektif. Hal ini sangat penting untuk kemajuan dan perkembangan organisasi di lembaga Kejaksaan RI ke depan.

“Identifikasi, evaluasi serta mengukur capaian kinerja harus dilakukan secara periodik, sehingga akan diketahui sejauhmana pencapaian target kegaiatan atas perencanaan itu,” kata Kepala Biro Perencanaan Kejaksaan Agung, Andi Muhammad Taufik dalam kegiatan Sosialisasi e-Monitoring dan Evaluasi (Monev) Kejkasaan RI, di Jakarta, Rabu (19/06/2019).

Dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Kepala Bagian Pemantauan dan Evaluasi pada Biro Perencanaan, Agoes Soenanto Prasetyo juga ditegaskan, bahwa keberhasilan kinerja dan penyerapan anggaran yang pernah diraih dari Kementerian Kuangan dengan predikat “sangat baik” tersebut harus lebih ditingkatkan.

“Sebelumnya kita sudah pernah menduduki peringkat kedua, satu tingkat dibawah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Kedepan kita harus mampu mempertahankannya, bahkan harus lebih meningkat lagi,” kata Agoes saat membacakan sambutan tersebut.

Dia juga mengingatkan, untuk mempertahankan prestasi jauh lebih sulit daripada mendapatkannya. Karena itu capaian kedepan harus lebih baik, sehingga semangat kerjanya juga harus lebih meningkat.

Menurutnya, sanksi pemotongan anggaran belanja ditahun berikutnya bisa diberlakukan apabila prestasi dan capaian kinerjanya menurun.

“Jangan sampai kita terkena sanksi pasal 2 Peraturan Menkeu RI No.258 tahun 2015 tentang Tata CaraPemberian Penghargaan dan Pengenaan Sanksi atas Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian atau Lembaga. Artinya, pemotongan anggaran menunjukkan kredibiletas, pola kerja, dan managemen atas perencanaan kita makin berkurang. Kondisi ini yang harus dihindari,” ungkapnya.

Agoes juga menegaskan, para Kasubag Perencanaan sebagai representative dari Biro Perencanaan sesuai dengan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia untuk dapat melakukan monitoring dan evaluasi pada pengisian Aplikasi e-Monev Kementerian Keuangan, BAPPENAS dan TEPRA di Kejaksaan Tinggi dan seluruh Kejaksaan Negeri serta Cabjari di wilayah hukum masing-masing.

Untuk itu, pengisian aplikasi kedepan harus dilakukan dengan tepat, baik terkait soal waktu pengisian, tata cara pengisian serta data yang dimasukkan ke dalam aplikasi. Sehingga nantinya Kejaksaan RI mempunyai laporan kinerja dan anggaran secara on-line yang akurat dan sempurna.

Kegiatan tersebut berdasarkan acuan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara dan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Pembangunan sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 30 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Peraturan Menteri Keuangan, Nomor : 249/PMK.02/2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga yang diperbaharuhi dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga pada tanggal 29 Desember 2017.

Kegiatan Sosialisasi e- Monev tahun ini merupakan kegiatan kedua kalinya, yang diikuti para Operator Monev Kejaksaan Tinggi di seluruh Indonesia, Badan DIKLAT dan Bidang di Kejaksaan Agung, termasuk para Kepala Sub Bagian Perencanaan pada Kejaksaan Tinggi di seluruh Indonesia.

“Kegiatan ini sebagai upaya untuk perbaikan atas Laporan Kinerja dan Anggaran Kejaksaan agar kedepan lebih meningkat lagi,” Oisa

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here