BERITABUANA.CO, JAKARTA – Ekonomi dari INDEF, Dradjad Wibowo menyarankan pemerintahan Joko Widodo atau Jokowi untuk mengerem kenaikan utang, baik utang luar negeri maupun obligasi dalam negeri. Pasalnya, rasio penerimaan pajak diperkirakan terlalu terlalu rendah terhadap PDB.

“Jangan hanya melihat profil utang dari sisi rasio utang, yaitu jumlah utang sebagai rasio terhadap PDB,” kata Dradjad kepada wartawan di Jakarta, Selasa (18/6/2019) kemarin.

Untuk Indonesia, Dradjad menilai rasio ini kurang lengkap menggambarkan posisi yang sesungguhnya. Kenapa? Karena rasio penerimaan pajak terhadap PDB terlalu rendah. Padahal, pajak adalah sumber utama penerimaan negara yang kemudian menjadi cerminan dari kemampuan Indonesia membayar utang pemerintah.

“Maksudnya di sini, membayar utang tanpa harus mengorbankan terlalu banyak program yang lain dan atau menambah terlalu banyak utang baru,” kata dia.

Lantas ia pun mencontohkan, tahun 2019 dimana pagu pembayaran bunga utang pemerintah dalam APBN adalah Rp275,8 triliun. Pembayaran pokok utang pemerintah Rp409 triliun.

Jadi totalnya Rp685 triliun. Target penerimaan perpajakan, termasuk cukai, dalam APBN 2019 adalah Rp1786,4 triliun. Sementara target pendapatan negara Rp2165,1 triliun.

“Artinya, pembayaran pokok dan bunga utang pemerintah memakan 38,3% dari penerimaan perpajakan, atau 31,6% dari pendapatan negara,” paparnya.

Pembayaran pokok dan bunga utang di atas, papar Dradjad, jauh lebih besar dari anggaran pendidikan Rp492,5 triliun, anggaran infrastruktur Rp415 triliun, dan anggaran kesehatan Rp123,1 triliun.

“Bahkan jika anggaran pendidikan dan kesehatan digabung, jumlahnya hanya Rp615,6 triliun. Atau kalah Rp69 triliun dari pembayaran pokok dan bunga utang,” kata Dradjad.

Jadi, kata Dradjad, terlihat jelas betapa besar utang memakan jatah yang semestinya bisa dipakai untuk program lain. Misalnya untuk melunasi semua utang BPJS Kesehatan kepada rumah sakit.

“Itu yang saya sebut sebagai biaya oportunitas (opportunity cost) dari pembayaran utang, pokok, dan bunganya. Opportunity cost ini sudah terlalu besar. Bahkan kita pun terpaksa berutang lagi dan berutang lagi untuk membiaya APBN,” ungkapnya.

Ditambahkannya, utang swasta trennya sudah wajib diwaspadai. Jangan sampai utang luar negeri swasta dan juga BUMN, menjadi tidak terkendali, yang dapat meningkatkan country risks Indonesia dengan signifikan. (Lia)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here