BERITABUANA.CO, KUPANG – Untuk membangun sinergitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, maka Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Nusa Tenggara dan Kepala Kantor Wilayag Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Provinsi NTT, menandatangani Nota Kesepahaman (MoU).

Acara digelar di Kantor Kemenkumham Privinsi NTT, Senin (16/6/2019).
Dalam arahannya, Kanwil DJP Nusa Tenggara, Tru Bowo mengatakan, penandatanganan MoU ini sebagai bagian dari upaya kedua lembaga ini untuk membangun sinergitas dalam pelaksanaan tugas perpajakan, pemasyarakatan dan keimigrasian untuk kepentingan pelaksanaan tugas dan fungsi kedua belah pihak.

“MoU ini mengatur ruang lingkup kerjasama, yang akan dilakukan, untuk melaksanakan fungsi dan tugas seperti kerjasama dalam pertukaran data dan/atau informasi,” jelas Tri Bowo.

Disamping itu, tegas Tri Bowo, kerjasama dalam penitipan penanggung pajaj yang disandeta (gijzeling) pada Rumag Tahanan Negara dalam rangka penagihan pajak dengan Surat Paksa.

Tri Bowo menambahkan, kerjasama dalam kegiatan intelijen terhadap Wajib Pajak, Penanggung Pajak dan atau orang asing.

“Tidak kalah penting juga kerjasama dalam pengawasan dan upaya penegakan hukum pidana dan/atau adminustratif dalam lingkup tugas dan fungsi kedua belah pihak,” tambahnya.

Dan terakhir, ujar Tri Bowo, kerjasama dalam pelatihan dan penyuluhan dibidang perpajakan, pemasyarakatan dan keimigrasian yang diperlukan.

“Dalam jangka waktu selambat-lambatnya setahun, teknis dari kerjasama-kerjasama yang tertuang dalam MoU,” tandasnya lagi.

Dalam kesempatan yang sama, Kakanwil Kemenkumham Provinsi NTT, Asep Syarifudin berharap MoU ini dapat membawa manfaat yang lebig besar, terutama dalam meningkatkan kesadaran Wajib Pajak (WP), sehingga mampu memberikan kontribusi bagi pendapatan negara, yang berdampak pada peningkatan pembangunan diberbagai bidang dan sektor, khususnya bagi perusahaan asing maupun pekerja asing yang ada di Provinsi NTT.

“Pajak merupakan salah satu pendukung pembangunan terbesar, oleh karena itu kontribusi masyarakat sebagai WP sangat dibutuhkan,” tandas Asep.

Begitu juga Aparat Sipil Negara (ASN) lingkup Kemenkumham NTT, ajak Asep, ikut berpartisipasi aktif demi meningkatkan penerimaan negara, dan melaksanakan haj dan kewajiban sebelum batas waktu. (iir)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here