BERITABUANA.CO, JAKARTA -Juru bicara KPK, Febry Diansyah mengingatkan Kemenkumham terkait kasus berulangnya terpidana korupsi Setya Novanto kepergok publik berada di luar Lapas. Sebab, hal tersebut berisiko bagi kredibilitas Kementerian Hukum dan HAM, khususnya Ditjen PAS yang memiliki kewenangan sekaligus tanggung jawab agar Lapas dikelola dengan baik.

Namun begitu, KPK juga, jelas Febry, sangat menghargai atas dipindahkannya Setya Novanto, dari Lapas Sukamiskin ke Rutan Gunung Sindur, terkait karena terpergok di sebuah toko bangunan di wilayah Padalarang, Jawa Barat.

“KPK menghargai pemindahan napi tersebut. Namun memang dengan berulangnya publik melihat ada narapidana yang berada di luar Lapas, hal tersebut tentu akan berisiko bagi kredibilitas Kementerian Hukum dan HAM, khususnya Ditjen PAS yang memiliki kewenangan sekaligus tanggung jawab agar Lapas dikelola dengan baik,” kata juru bicara KPK Febri Diansyah kepada wartawan, Sabtu (15/6/2019).

Febri mengatakan, KPK mengingatkan agar Ditjen Pas tetap berupaya menjalankan rencana aksi perbaikan pengelolaan Lapas yang sudah pernah disusun dan dikoordinasikan dengan KPK. Ini penting agar publik tahu bahwa selama ini memang ada upaya melakukan perbaikan.

“Kami harap Ditjen Pas juga dapat mengimplementasikan apa yang pernah disampaikan sebelumnya tentang rencana penempatan terpidana korupsi di Nusakambangan. Atau setidaknya tahapan menuju ke sana perlu disampaikan ke publik agar masyarakat memahami bahwa upaya perbaikan sedang dilakukan,” ujarnya.

Sebelumnya, Indonesia Corruption Watch (ICW) juga telah berkomentar. Menilai Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly wajib bertanggung jawab atas peristiwa tersebut.

“Kejadian Setya Novanto yang diketahui pelesiran semakin menegaskan bahwa ada persoalan serius dalam pengelolaan serta pengawasan lembaga pemasyarakatan (lapas) di Indonesia. Tentu karena lapas berada di wilayah kerja Kementerian Hukum dan HAM maka Menteri Yasonna Laoly dan Dirjen PAS Sri Puguh Budi Utami wajib ambil tanggung jawab atas peristiwa ini,” kata peneliti ICW, Kurnia Ramadhana kepada wartawan, Sabtu (15/6).

Kurnia kemudian menyinggung soal kasus suap yang menjerat eks Kepala Lapas Sukamiskin, Wahid Husen. Menurutnya, peristiwa Novanto pelesiran ke toko bangunan ini membuat Kemenkum HAM seperti terlihat tidak menghargai KPK yang mengungkap kasus suap Wahid Husen.

Kurnia pun saat ini meyakini bahwa publik akan bertanya-tanya seberapa besar keseriusan pemerintah dalam memberikan efek jera bagi para koruptor. Jika kejadian memalukan itu terus berulang dan dari orang yang sama pula.

“Jika pengelolaan lapas masih terus menerus seperti ini maka kinerja kepolisian, Kejaksaan, serta KPK dalam menangani perkara korupsi akan menjadi sia-sia saja,” imbuhnya. (Man)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here