BERITABUANA.CO, JAKARTA – Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan memfasilitasi dan memediasikan penyerahan santunan kepada keluarga pelaut yang meninggal saat bekerja diatas kapal dalam pelayaran.

“Capt. Gora Prahananta, misalnya, almarhum  meninggal di atas kapal Kirana Quintya bendera Singapura saat menjalankan tugasnya sebagai pelaut. Almarhum mendapat santunan senilai USD 27.000 telah diserahkan oleh perwakilan perusahaan pelayaran PT. Scorpa Pranedya, Capt. P. Soesilo kepada ahli waris korban yaitu istri almarhum, Sofia Tresia,” ungkap Direktur Perkapalan dan Kepelautan Ditjen Perla, Capt. Sudiono, Sabtu (15/6/2019) di Jakarta.

Menurut Capt. Sudiono, saat melaksanakan tugasnya, Capt. Gora Prahananta mengalami sakit hingga meninggal dunia di atas kapal pada 23 Februari 2019. “Alhamdullilah, proses serah terima santunan berlangsung lancar dan dimuat dalam perjanjian bersama pada 14 Juni 2019 di disaksikan oleh pihak asuransi Spica Services (Indonesia) Leonora F.,” ujar Capt. Sudiono.

Atas nama Pemerintah, tuturnya, pihaknya menyampaikan bela sungkawa yang mendalam atas meninggalnya salah satu pelaut terbaik Indonesia. “Kami juga berterima kasih kepada PT. Scorpa Pranedya yang telah menyelesaikan pemberian santunan serta semua pihak yang telah melakukan perdamaian. Ini sebagai bukti tanggung jawab dan klaim kepada keluarga korban,” jelas Capt. Sudiono.

Dikatakan, adapun penyerahan santuan ini sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan yang menyatakan bahwa jika awak kapal meninggal dunia, pengusaha angkutan di perairan wajib membayar santunan.

Ke depan, tambah Capt. Sudiono, pihaknya berharap apabila terjadi kecelakaan kerja terhadap kru kapal atau Anak Buah Kapal di atas kapal dan menyebabkan korban meninggal dunia, proses santunan kepada korban dapat segera diselesaikan sehingga tidak menimbulkan permasalahan yang berlarut-larut antara keluarga korban dengan perusahaan pelayaran.

“Upaya mediasi l ini merupakan salah satu bentuk pelayanan konkret dan dukungan Pemerintah, Kemenhub dalam melindungi hak pelaut serta membantu menyelesaikan permasalahan hingga menghasilkan kesepakatan yang dapat diterima kedua belah pihak,” tutup Capt. Sudiono, seraya menyebutkan turut hadir dalam kegiatan tersebut perwakilan Direktorat Perkapalan dan Kepelautan, Kesatuan Pelaut Indonesia (KPI) dan Spica Services (P&I Club Indonesia). (yus)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here