BERITABUANA.CO, JAKARA – Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono mengaku pihaknya belum menerima laporan intelejen terkait akan adanya aksi unjuk rasa pada sidang gugagat dugaan pelanggaran pemilu di MK.

Namun begitu, kata Argo, pihaknya telah melakukan penjagaan di sekitar Mahkamah Konstitusi (MK) Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (14/6/2019) pada sidang perdana sengketa pilpres. Sekitar MK tak hanya dilakukan penjagaan ketat, namun polisi juga melarang adanya tumpukkan massa. Melarang masyarakat berunjuk rasa di depan gedung MK.

Mereka atau para pengunjuk rasa, jelas Argo, mengarahkan untuk berkumpul di depan Lapangan IRTI di Monas dan depan Patung Kuda. “Jika ada yang mengajukan surat pemberitahuan (menggelar aksi unjuk rasa), kami akan arahkan ke IRTI dan kawasab Patung Kuda. Tapi hingga saat ini, polisi belum mendapatkan surat pemberitahuan terkait rencana aksi unjuk rasa di MK,” kata Argo.
Argopun mengaku belum mendapat  informasi dari intelejen terkait rencana aksi unjuk rasa.
Sebelumnya, Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian melarang masyarakat menggelar aksi unjuk rasa di depan MK karena mengganggu jalan umum, ketertiban publik dan hak asasi orang lain.
Larangantersebut juga bertujuan untuk menghindari terjadinya gesekan seperti kerusuhan di depan Gedung Bawaslu pada 21-22 Mei lalu.
“Kami enggak mau ambil risiko. Kali ini tidak boleh ada aksi apapun di depan MK. Kalau nanti ada penyampaian pendapat, kami akan kanalisasi di depan IRTI, samping Patung Kuda, dan diawasi,” ujar Tito, Kamis kemarin.
Urutan Gugatan
Seperti diketahui Mahkamah Konstitusi menggelar sidang perdana sengketa hasil Pilpres pada Jumat ini. Sidang digelar setelah permohonan dari pemohon pasangan capres cawapres Prabowo – Sandi yang diterima MK pada 25 Mei 2019 lalu.
MK akan menggelar sidang Pemeriksaan Pendahuluan pada Jumat (14/6), pukul 09.00 WIB di Ruang Sidang Pleno Gedung MK dengan agenda pemeriksaan kelengkapan dan kejelasan materi permohonan.
PermohonanPrabowo-Sandiaga terdaftar dengan nomor registrasi 01/PHPU.PRES/XVII/2019. Garis besarnya, Prabowo-Sandiaga menggugat keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 987/PL.01.08-KPT/06/KPU/V/2019 tentang penetapan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilu 2019 yang ditetapkan KPU Selasa (21/5) lalu.

KPU dalam keputusannya menetapkan pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin sebagai pemenang dalam perolehan suara Pilpres 2019. Jokowi-Ma’ruf menang dengan perolehan suara 85.607.362 atau 55,50%. Sementara Prabowo-Sandiaga mendapat total suara 68.650.239 atau 44,50%.

Dalam gugatan sengketa Pilpres 2019 ini, Prabowo-Sandiaga mengaku menemukan sejumlah pelanggaran Pilpres 2019 yang sistematis, terstruktur, dan masif meliputi penyalahgunaan APBN dan atau Program Kerja Pemerintah, ketidaknetralan aparatur negara, penyalahgunaan birokrasi dan BUMN, pembatasan kebebasan media dan pers, dan diskriminasi perlakuan, dan penyalahgunaan penegakan hukum.

Disebutkan juga dalam permohonan adanya kekacauan Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) KPU dalam kaitannya dengan DPT seperti banyaknya kesalahan input data pada Situng yang mengakibatkan terjadinya ketidaksesuaian data (informasi) dengan data yang terdapat pada C1 yang dipindai KPU sendiri di 34 provinsi.

Adapun Prabowo-Sandiaga menemukan penjumlahan suara sah yang tidak sesuai dengan jumlah DPT/DPTb/DPK dan kesalahan data yang terdapat pada C1. Prabowo-Sandiaga menilai termohon, dalam hal ini KPU, tidak teliti, memiliki aplikasi sistem perhitungan yang belum sempurna, tidak profesional, serta kejanggalan lainnya yang terdapat pada data C1.

Dalam permohonan, Prabowo-Sandiaga menyatakan perolehan suara yang berbanding terbalik dengan KPU. Perolehan suara yang diajukan dalam permohonan disebutkan pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin memperoleh suara 63.573.169 atau 48%. Sementara Prabowo-Sandiaga mendapat total suara 68.650.239 atau 52%.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut, Prabowo-Sandiaga memohon agar MK menyatakan batal dan tidak mengikat terhadap Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.08-KPT/06/KPU/V/2019 itu. (Min/CS)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here