BERITABUANA.CO, JAKARTA – Masa Bhakti Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI periode 2014-2019 akan berakhir pada bulan Oktober nanti. Dalam bulan itu juga akan dilantik DPR RI periode 2019-2024 atau hasil pemilu 2019.

DPR periode 2014-2019 ditandai cukup banyak anggotanya terseret dalam kasus korupsi yang mengantarkan mereka sebagai terpidana.

Ini lah DPR RI terburuk dalam sejarah DPR RI. Kasus korupsi yang melibatkan sejumlah anggota DPR telah mencoreng wajah lembaga perwakilan ini. Ibarat kata peribahasa, “gara-gara nila setitik, rusak susu sebelanga”.

Dampaknya, kepercayaan masyarakat kepada lembaga ini tergerus. Banyak LSM mengkritisi kinerjanya, karena dianggap produktivitas dalam pelaksanaan fungsi legislasi rendah. Target penyelesaian RUU menjadi UU sering meleset, tidak sesuai dengan yang direncanakan.

Publik juga menyoroti berbagai fasilitas yang didapat oleh anggota DPR, termasuk kunjungan-kunjungan kerja ke luar negeri. Pokoknya, DPR periode 2014-2019 banyak menuai kontroversi.

“Benar-benar terburuk, sampai ketua DPR harus diganti berkali-kali,” kata anggota DPR yang tak mau disebut namanya pada beritabuana.co, di Jakarta, Kamis (13/6/2019).

Pada periode ini memang ada pergantian Ketua sampai 4 kali. Belum pernah ada DPR di negara mana pun yang mengadakan pergantian ketuanya sebanyak itu.  Dalam sejarah DPR RI, baru pada periode ini lah Ketua DPR berganti berkali-kali, sesuatu yang tidak lazim dan akhirnya menimbulkan kelucuan.

Ketua DPR pertama periode 2014-2019 adalah Setya Novanto, politisi dari Partai Golkar. Setya Novanto kemudian digantikan oleh Ade Komarudin, juga politisi Partai Golkar, karena kasus “papa minta saham”. Setya Novanto akhirnya mengundurkan diri karena desakan publik.

Sayang, Ade Komarudin tidak bertahan lama menjadi Ketua DPR. Setelah kasus papa minta saham reda, Ade Komarudin dilengserkan dan Ketua DPR kembali ke tangan Setya Novanto.

Lagi-lagi Ketua DPR diganti setelah kasus korupsi proyek KTP elektronik terus menggelinding. Rupanya, KPK mengantongi alat bukti keterlibatan Setya Novanto.

Dia pun tak berdaya setelah KPK menetapkan nya sebagai tersangka hingga menjebloskan ke sel KPK. Kasus Setya Novanto dalam perkara KTP elektronik ini sempat menyita perhatian publik dan berlangsung demikian dramatis nya.

Barulah di minggu kedua Januari 2018 politisi senior Partai Golkar Bambang Soesatyo dilantik sebagai Ketua DPR. Dia akan menyelesaikan tugasnya sebagai ketua hingga bulan Oktober 2019 ini. Bambang Soesatyo sebelum nya menjabat Ketua Komisi III DPR.

Wajah lembaga DPR kembali tercoreng setelah KPK menahan Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan diakhir tahun 2018. Dalam pengembangan kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, KPK mengantongi alat bukti keterlibatan politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini. Taufik Kurniawan diduga menerima hadiah hingga Rp 3,65 miliar dari pembahasan perubahan APBN tahun anggaran 2016.

Mencairnya suhu politik pasca pilpres 2014, telah merubah konvigurasi politik di DPR dan MPR. PDI Perjuangan akhirnya mendapat jatah Wakil Ketua DPR dengan menempatkan kadernya Utut Adianto dikursi tersebut.

Utut dilantik pada bulan Maret 2018 sebagai wakil ketua DPR periode 2014-2019, berdasarkan UU Nomor 7/2014 yang telah direvisi.  Isinya adalah, DPR menambah 1 kursi wakil ketua untuk PDI Perjuangan sebagai partai pemenang pemilu 2014.

Kasus ini pun belum pernah terjadi pada DPR periode sebelumnya.

Kerasnya pertarungan politik di pemilu 2014 telah merembes ke DPR. Sebagai partai politik pemenang pemilu, sejatinya PDI Perjuangan lah yang mengisi jabatan kursi Ketua DPR.

Sayangnya, PDI Perjuangan berhasil dikerjain oleh partai koalisi pendukung Prabowo-Hatta Radjasa (Golkar, Gerindra, PKS, PAN, Partai Demokrat)  yang berhasil merebut kursi pimpinan DPR diawal masa permulaan DPR periode 2014-2019. Barulah mau berakhir masa baktinya, PDI Perjuangan dihadiahi jabatan wakil ketua DPR. (Asim)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here