BERITABUANA.CO, JAKARTA- Guru besar dari Universitas Krisnadwipayana Prof. Indriyanto Seno Adji mengatakan bahwa ajakan ‘People Power’ dan ‘Referendum’ memisahkan diri dari wilayah NKRI adalah bentuk Makar dan Provokasi yang Inkonstitusional. Menurut dia, hal tersebut akan menggganggu iklim politik Indonesia pasca pilpres.

Karena itu, Prof. Indriyanto menghimbau kepada masyarakat dan rakyat Indonesia sebaiknya tidak terprovokasi dan terjebak oleh elit politik dengan ajakan Referendum memisahkan diri dari NKRI.

“Pernyataan dan ajakan melakukan Referendum (untuk memisahkan diri dari NKRI) adalah jelas bertentangan, melanggar UU dan inkonstitusional sifatnya,” kata Indriyanto lewat keterangannya, Kamis (30/5/2019).

Ia lalu mengingatkan terkait TAP MPR No.8/1998 telah mencabut TAP MPR N9.4/1993 tentang Referendum, ditindak lanjuti dg UU No.6/1999 yang mencabut UU No. 5/1985 tentang Referendum.

“Dengan pencabutan ini, Konstitusi maupun Perundang-undangan dalam sistem hukum Indonesia tidak mengakui/mengenal lembaga/model Referendum ini,” ucapnya.

“Aktualisasi politik dengan model referendum yang mengerahkan massa dengan bentuk People Power yang diusulkan oleh beberpa pihak (misal Aceh oleh ex tokoh GAM Muzakir Manaf dan beberapa wilayah NKRI) adalah inkonstitusional dan melanggar perundang-undangan, apalagi ajakan ini tentunya dengan maksud memisahkan diri dari wilayah hukum NKRI,” sambungnya.

Menurut dia, pemaksaan atau menghasut melakukan Referendum dari misalnya tokoh ex GAM Aceh Muzakir Manaf melanggar Pasal 106 KUHP yaitu Makar dengan maksud memisahkan sebagian dari wilyah NKRI. Tidak hanya itu, juga melanggar Pasal 160 KUHP yaitu menghasut untuk tidak mematuhi UU (melakukan Makar melalui Referendum).

Dalam kesempatan itu, Indriyanto menjelaskan, aktualisasi politik pasca pilpres ini dilempar oleh pihak atau elite politik ke masyarakat yang sadar atau tidak disadari menimbulkan permasalahan hukum, bahkan melanggar hukum. Karena itu, begara wajib hadir untuk melaksanakan penegakan hukum dan kepastian hukum agar tidak tejadi public insecure dan tidak mengganggu keutuhan, kedaulatan dan keamanan negara, apalagi ajakan Referendum itu dengan memberi komparasi dan janji seperti Referendum Timor Timur yang lalu.

“Tindakan hukum secara tegas dari Negara adalah suatu keharusan terhadap perusak dan perusuh demokrasi dan Ham yang berjubah identitas keagamaan, karena itu masyarakat tetap apresiasi pada soliditas TNI-Polri yang berhasil dengan pendekatan persuasif hukum, menindak tegas para perusuh demokrasi-HAM tesebut,” tegasnya. (Nir)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here