BERITABUANA.CO, JAKARTA— BPJS Ketenakerjaan (BPJS TK) dalam menjalankan amanah Undang-Undang pengelolaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan tentunya membutuhkan dukungan dari berbagai pihak dalam kaitannya menjaga dan mengamankan operasionalnya berupa iuran yang merupakan titipan para pekerja dan telah dimitigasi dari risiko-risiko dari berbagai kategori.

“Namun, fakta yang ditemukan di lapangan masih banyaknya perusahaan yang belum mendaftarkan pekerjanya pada program perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan, juga ditemukan banyaknya perusahaan yang mandaftarkan sebagian tenaga kerjanya saja, bahkan mendaftarkan pekerjanya dengan data upah yang tidak sebenarnya,” kata Dirut BPJS TK Agus Susanto di Jakarta, Senin (20/5/2019).

Untuk itu, BPJS TK dan Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara(Jamdatun) Kejaksaan Agung menandatangani kesepakatan bersama pada penyelesaian masalah hukum bidang perdata dan tata usaha negara sebagai bagian dari keberlanjutan nota kesepahaman yang pernah dilakukan pada tahun 2016 yang lalu. Kesepakatan bersama ini ditandatangani langsung Dirut BPJS TK Agus Susanto dan Jamdatun Kejagung Loeke Larasati A.

Dalam kesepakatan bersama ini dimaksud untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi para pihak dalam bidang perdata dan tata usaha negara, tentunya hal ini bertujuan untuk efektifitas penanganan masalah hukum dalam bidang perdata dan tata usaha negara baik di dalam maupun diluar pengadilan.

Nantinya, kata Agus, BPJS TK akan menerima bantuan hukum bidang perdata oleh Jaksa Pengacara Negara di Peradilan Tata Usaha Negara. Hal demikian juga akan diberikan Pertimbangan Hukum, hingga tindakan hukum lainnya dalam rangka menyelamatkan dan memulihkan keuangan/kekayaan negara serta menegakkan kewibawaan pemerintah. Lewat kesepakatan ini nantinya akan bertindak sebagai konsiliator, mediator, atau fasilitator dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan.

Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara, Loeke Larasati A dalam sambutannya mengatakan, kesepakatan bersama ini merupakan wujud nyata dukungan Korps Adhyaksa terhadap pelaksanaan kegiatan usaha BPJS TK yakni selain beraspek bisnis, juga wajib melakukan pengelolaan perusahaan berdasarkan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Governance).

“Pendampingan hukum yang diberikan Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan, khususnya kepada BPJS TK sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2016 yang menugaskan Jaksa Agung melakukan pendampingan/pertimbangan hukum, yang mengutamakan pencegahan (preventif) guna mengurangi penyimpangan, dan sebaliknya meningkatkan kepatuhan perusahaan pada regulasi,” jelas Larasati. (Ful)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here