BERITABUANA.CO, BATU- Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Batu menolak aksi people power sebagai bentuk aksi intervensi maupun tindakan inkonstitusional dari pihak mana pun terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang akan mengumumkan hasil pemilihan umum pada 22 Mei 2019.

MUI menilai, adanya langkah-langkah inkonstitusional untuk mendelegitimasi KPU, dengan cara people power akan membuat situasi politik memanas menjelang pengumuman tersebut.

“Kita serahkan semua hasil akhir perhitungan suara kepada KPU. Jika ada pihak tidak menerima pengumuman resmi KPU, bisa melalui jalur perundang-undangan, yakni melakukan gugatan di Mahkamah Konstitusi (MK),” kata Ketua MUI Kota Batu KH. Nur Yasin Senin kemarin.

KH. Nur Yasin pun mengimbau seluruh umat Muslim khususnya diwilayah Batu untuk bisa menjaga keamanan.

“Jangan sampai terpengaruh dengan hal yang melawan hukum,” ucapnya.

Hal senada disampaikan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Barat. Bahkan, MUI Jawa Barat menyatakan gerakan people power haram apabila mengandung unsur inkonstitusional.

MUI meminta warga khususnya masyarakat di Jabar untuk tidak ikut-ikutan gerakan tersebut.

“Mengingatkan untuk menyikapi situasi yang berkembang pada hari ini, di negara bangsa yaitu tentang pilpres dan pileg, nampaknya banyak pernyataan yang tidak sesuai dengan bukti. Karena itu ajakan apa pun yang istilahnya people power, itu jangan diikuti, itu hanya perbuatan yang mencoba menggiring atau membuat sebagian masyarakat untuk terbawa arus,” ujar Ketua MUI Jabar Rachmat Syafei. (Nir)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here