BERITABUANA.CO, JAKARTA–Menteri Ketenagakerjaan M. Hanif Dhakiri menerbitkan Surat Edaran  (SE) Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan Tahun 2019. SE pelaksanaan THR yang ditandatangani pada 14 Mei 2019 ini ditujukan kepada para Gubernur di seluruh Indonesia.

“Pemberian THR Keagamaan merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan pengusaha kepada pekerja. Hal ini sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan pekerja /buruh dan keluarganya dalam merayakan hari raya keagamaan,” tegas Hanif di Jakarta Kamis (16/5/2019). Keberadaan SE pelaksanaan THR ini berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.

Untuk itu, THR Keagamaan wajib dibayarkan paling lambat tujuh hari sebelum Hari Raya Idulfitri 1440 Hijriyah. Pekerja yang telah bekerja selama sebulan secara terus menerus berhak mendapatkan THR. Jika mengacu pada regulasi, pembayaran THR dilakukan paling lambat H-7. “Tapi, saya mengimbau kalau bisa pembayaran dilakukan maksimal dua minggu sebelum Lebaran agar pekerja dapat mempersiapkan mudik dengan baik,” tuturnya.

Terkait jumlah besaran THR,  setiap pekerja yang mempunyai masa kerja 12 bulan secara terus menerus atau lebih, memperoleh THR 1 (satu) bulan upah. Sedangkan bagi pekerja yang mempunyai masa kerja 1 bulan secara terus-menerus tetapi kurang dari 12 bulan, THR-nya diberikan secara proporsional sesuai dengan perhitungan yang sudah ditetapkan yaitu masa kerja dibagi 12 bulan dikali 1 bulan upah.

Sementara bagi pekerja harian lepas yang mempunyai masa kerja 12  bulan atau lebih, besaran THR-nya berdasarkan upah 1  bulan yang dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima dalam 12 bulan terakhir sebelum hari raya keagamaan. Sedang bagi pekerja lepas yang mempunyai masa kerja kurang dari 12 bulan, upah 1 bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima tiap bulan selama masa kerja.

Apabila pengusaha terlambat atau tidak membayar THR, menurut Hanif, dikenai sanksi admistrasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaaan. Sedang untuk mengantisipasi timbulnya keluhan atas pembayaran THR, setiap provinsi diharapkan membentuk Posko Satgas Ketenagakerjaan Pelayanan Konsultasi dan Penegakan Hukum Tunjangan Hari Raya Tahun 2019.

“Kita juga meminta para Gubernur beserta para Bupati/Walikota untuk memperhatikan, mengawasi dan menegaskan kepada para pengusaha di wilayahnya untuk melaksanakan pembayaran THR tepat waktu,” tandas Hanif. (Ful)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here