BERITABUANA, JAKARTA-  Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Kementerian Perdagangan (Bappebti) kembali mengingatkan masyarakat jangan terlalu cepat menginvestasikan dana mereka di perusahaan yang memberi penawaran menarik tanpa meneliti lebih dahulu performa perusahaan tersebut. Hal ini disampaikan oleh

Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar Bappebti, Sahudi, Senin (13/5) terkait dengan pengaduan masyarakat terhadap Guardian Capital Group atau GCG Asia Indonesia yang diketahui belum mengantungi izin operasional dari Bappebti.

Sahudi menjelaskan beberapa modus yang biasa dilakukan pialang berjangka ilegal yang harus mendapat perhatian dari masyarakat, yaitu:

  1. Melakukan aktivitas selayaknya pialang berjangka yang memiliki izin usaha dari Bappebti. Pialang Berjangka ilegal tersebut menawarkan kontrak berjangka dan atau kontrak derivatif (biasanya forex, index, komoditi, dan produk mata uang kripto) kepada masyarakat, biasanya dengan margin yang rendah.
  2. Memberikan janji pendapatan tetap yang tinggi dengan nilai prosentase dan jangka waktu tertentu. Mereka menawarkan daftar paket investasi yang dibagi berdasarkan kemampuan keuangan calon nasabah. Paket investasi tersebut biasanya dibagi menjadi paket silver, gold, dan platinum.
  3. Seolah-olah menjalankan/melakukan transaksi kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah dan atau kontrak derivatif lainnya, namun kenyataannya hanya digunakan sebagai modus untuk mengelabui masyarakat agar menanamkan modal kepada perusahaan tersebut. Dana yang terkumpul hanya berputar di antara anggota tanpa ditransaksikan di bidang perdagangan berjangka komoditi (biasanya menggunakan skema piramida/skema ponzi).
  4. Mencatut legalitas dari Bappebti dan Lembaga Pemerintah lainnya, biasanya dengan menampilkan logo untuk menarik dan meyakinkan masyarakat.
  5. Menyelenggarakan promosi, pelatihan, dan seminar di bidang perdagangan berjangka yang bertujuan merekrut calon nasabah dan menghimpun dana masyarakat dengan penarikan margin tanpa memiliki izin dari Bappebti.

Kepala Biro Peraturan Perundang-Undangan dan Penindakan Bappebti, M. Syist, menambahkan bahwa sanksi pelanggaran terhadap berbagai ketentuan yang mengatur perdagangan berjangka komoditi telah diatur sesuai pasal 71 ayat 1 dan Pasal 73D ayat 1 UU No. 32 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 2011.  “Apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan tersebut, maka setiap pihak yang melanggar dikenakan pidana penjara paling singkat lima tahun dan paling lama sepuluh tahun, serta denda paling sedikit Rp10 miliar dan paling banyak Rp20 miliar,” ujar M. Syst.(syd)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here