BERITABUANA.COm JAKARTA – Bekas Ketua Umum PSSI, La Nyalla Matalitti dipastikan lolos menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI. La Nyalla melenggang ke Senayan setelah mengantongi 2,26 juta suara masyarakat Jawa Timur.

“Fokus saya tetap pada tiga hal pokok, sesuai amanat konstitusi tentang fungsi DPD. Pertama fungsi legislasi, kedua fungsi pengawasan, dan yang ketiga fungsi penganggaran,” ujar La Nyalla kepada wartawan di Jakarta, Selasa (14/5/2019).

La Nyalla sendiri meraih suara terbanyak kedua, di bawah bekas Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Pasuruan, Evi Zainal Abidin yang hanya memperoleh 2,4 juta suara.

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur ini menjabarkan, soal fungsi dan peran legislasi. Ada banyak regulasi yang berkaitan erat dengan kepentingan rakyat Jawa Timur. Mulai dari bidang pendidikan, kesehatan, kesejahteraan ekonomi, hingga olahraga.

“Saya akan berjuang untuk ikut mengawal lahirnya regulasi yang memihak rakyat Jawa Timur,” tambahnya.

Terkait fungsi pengawasan, sambung dia, dirinya akan mengawasi kinerja pemerintah. Sebab, aktivitas pemerintah merupakan pelaksanaan dari UU, sehingga kinerjanya perlu diawasi.

“Sehingga anggota DPD punya daya untuk mengawasi gerak pemerintah. Salah satu contoh, saya akan mengawasi bagaimana penyaluran pupuk bersubsidi benar-benar sampai ke petani yang memang berhak menerimanya. Bukan kemudian dipermainkan oleh kelompok-kelompok dalam gurita para mafia dan kroninya,” tandasnya.

Masih menurut La Nyalla, sebagai senator dirinya memiliki hak untuk memperjuangkan anggaran. Hal ini, demi terwujudnya program yang benar-benar menyentuh rakyat.

“Sebagai contoh, DPD bisa memperjuangkan alokasi dana bagi pembangunan infrastruktur strategis yang bisa membantu mobilitas warga di daerah-daerah terpencil,” terangnya.

Contoh lainnya, sambung dia, memperjuangkan insentif yang layak bagi para tenaga pendidik dan tenaga kesehatan di daerah terpencil dan banyak anyak lagi yang bisa didorong menjadi kebijakan.

Sementara itu, terkait masih terbatasnya wewenang DPD terutama soal pengesahan dan persetujuan anggaran, La Nyalla mengakui bahwa DPD memang tidak memiliki instrumen atau perangkat badan (banggar) seperti di DPR.

“Tetapi DPD bisa memperjuangkan alokasi dana tertentu untuk kepentingan rakyat,” imbuhnya.

Tak hanya soal anggaran, kata dia, masih banyak jalan seorang senator dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat. Salah satunya dengan memanfaatkan kewenanangan mengajukan usul Rancangan Undang-Undang, membahas Rancangan Undang-Undang, dan pengawasan terhadap pelaksanaan UU.

“Nah, pengawasan terhadap pelaksanaan UU ini yang harus diperkuat. Karena, secara teori, setiap kali terjadi penyimpangan terhadap pelaksanaan UU, yang dirugikan pasti rakyat kebanyakan. Padahal anggota DPD atau senator itu jelas, bekerja mewakili daerah dan rakyat di daerahnya. Jadi saya optimis banyak yang bisa kita kerjakan dan optimalkan di DPD,” demikian La Nyalla. (Aldo)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here