BERITABUANA.CO, JAKARTA- Semakin dekatnya tanggal 22 Mei 2019, yakni pengumuman hasil pilpres oleh KPU terkait Presiden Indonesia terpilih2019-20124, situasi dirasakan semakin memanas.

Hal tersebut disampaikan Laksda TNI (Purn) Soleman B.Ponto, Kabais TNI 2011-2013. “Gerbong capres dan cawapres Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang masih mempertahanan pendirian kemenangan mereka. Hal ini didukung oleh para pendukung mereka yang setia. Dukungan ini tentunya tidak gratis,” katanya.

Para pendukung ini, lanjut dia punya kepentingan masing masing. “Awalnya, para pendukung ini militansinya dimafaatkan. Tapi sekarang Capres Prabowo Subianto-Sandiaga Uno sepertinya ditunggangi oleh para pendukungnya,” ujarnya.

Para pendukung Capres Prabowo Subianto-Sandiaga Uno saat ini diduga dari kelompok Islam Radikal yang diketahui dari ciri-cirinya, memiliki kesadaran politik, pragmatis, kontekstual, dan orientasi kekuasaan, Jihad-Khilafah-Imamah.

“Terbaca jelas dari dukungan Habib Rizieq Shihab, pendiri Front Pembela Islam. Tidak ketinggalan pula para tokoh yang terkenal keras seperti Muhammad al Khaththath (Forum Umat Islam), Salim Badjri (Forum Ukhuwah Islamiyah Cirebon), Jafar Umar Thalib (Laskar Jihad), Chep Hernawan (Gerakan Reformasi Islam Garut) dan, Amien Rais (UGM), semuanya menjadi pendukung setia capres dan cawapres Prabowo Subianto-Sandiaga Uno”.

Belum lagi kemungkinan adanya penyusupan dari ex Hizbut Tahrir yang sudah dilarang, dimana agenda utamanya adalah mewujudkan proyek kekhalifahan dunia, semuanya bersatu dibelakang cawapres Prabowo Subianto-Sandiaga Uno,” sambungnya.

Ia menilai, tidak tertutup kemungkinan masih ada lagi pendukung lain yang tidak terdeteksi, alias “pembonceng gelap” yang nantinya juga menunggangi capres dan cawapres Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Fakta lain yang harus mendapat perhatian khusus adalah adanya penangkapan oleh Detasemen khusus (Densus) 88 melakukan upaya paksa terhadap tiga terduga teroris. Ketiganya merupakan kelompok Jamaah Ansharut Daulah (JAD) Lampung.

“Kelompok tersebut akan melakukan amaliah dengan sasaran anggota Polri saat pemilu. Saat ini kasus tersebut dalam pengembangan oleh tim gabungan,” ujar Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal (Pol) Dedi Prasetyo Sabtu (4/5/2019).

Hal ini menambah panjang daftar pendukung yang dapat saja sewaktu-waktu melaksanakan agendanya sendiri-sendiri.

Dalam menghadapi kondisi yang demikin ini, pemerintah memiliki dua alat, yaitu intelijen dan hukum. Sekarang ini pemerintah sedang memainkan alat “hukum” untuk mencegah agar hal-hal yang dapat merugikan rakyat banyak agar tidak terjadi. Pemerintah telah membentuk tim hukum untuk mencari jalan terbaik menurut hukum yang ada.

Dalam memainkan hukum, maka tidak terelakan pemerintah harus mencari bunyi pasal-pasal dari Undang-undang yang ada agar dapat dimanfaatkan untuk mencegah terjadinya hal-hal ynag tidak diinginkan.

Dari sekian banyak pasal yang ada, hanya pasal Makar yang sangat mungkin dapat digunakan. Tapi penggunaan pasal ini mendapat krtikan yang luar biasa. Ada yang suka dan ada yang tidak suka.
Jangan paksakan pemerintah untuk menggunakan alat satunya lagi yang bernama “intelijen”.

Kita mungkin masih ingat istilah “petrus” dalam sejarah orde baru. Untuk melindungi kepentingan orang banyak saat itu, “petrus” terpaksa petrus dimainkan. Orang-orang yang diduga sebagai biang perusuh secepat kilat dikirim kebalik papan agar tidak membuat onar yang dapat mengganggu kepentingan orang banyak.

Hal yang sama juga dapat dimainkan oleh pemerintah saat ini, karena alat itu masih ada tersimpan dengan baik. Karena itu, jangan paksa pemerintah untuk memainkan alatnya itu. Patuhilah aturan main yang ada, hormati kepentingan orang lain, jangan hanya memikirkan kepentingan diri sendiri dan golongannya. (Nir)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here