BERITABUANA.CO, JAKARTA – Pasca pencoblosan pemilu serentak 2019 lalu, jumlah petugas Kelompok Penyelenggaran Pemungutan Suara (KPPS) meninggal dunia terus bertambah. Hingga saat ini, sudah mencapai 500 lebih, dan 3 ribuan orang dirawat masih di rumah sakit.

Untuk itu, Ikatan Keluarga Besar Universitas Indonesia (IKB UI) dalam pertemuannya dengan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah dan Fadli Zon di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (14/5/2019), menyampaikan keberatan terkait pelaksanaan Pemilu 2019.

Dalam pertemuannya tersebut, Koordinator Advokasi Hukum IKB UI, Djudju Purwantoro menyatakan bahwa pihaknya mendesak agar ini (kematian KPPS) dijadikan sebagai bencana nasional.

“Demikian pula hal yang sama kami sampaikan kepada pimpinan Komnas HAM tadi. Kami menyatakan bahwa kematian massal anggota KPPS tersebut sebagai bencana nasional yang patut mendapat perhatian serius pemerintah,” imbuh Djudju seraya juga menyampaikan hasil pertemuannya dengan Komnas HAM.

Kesempatan itu, Djudju mengatakan bahwa secara garis besar bahwa apa yang sudah terjadi proses pemilu, khususnya pilpres di tahun 2019 ini banyak sekali ditemukan kecurangan-kecurangan terhadap proses maupun hasil daripada pilpres.

“Hal-hal atau yang kami temukan kecurangan-kecurangan terhadap proses maupun hasil daripada pilpres tersebut, itu yang kami laporkan,” katanya.

Oleh karena itu, IKB UI mendesak DPR agar menyatakan kepada KPU dan Bawaslu selaku penyelenggara pemilu bahwa proses pemilu tahun ini tidak berjalan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (luber jurdil).

Namun, Djudju menampik jika pihaknya berafiliasi dengan salah satu paslon. Menurutnya, IKB UI hanya menyampaikan terkait pelaksanaan pemilu yang banyak terdapat pelanggaran hukum.

“Tidak, ini tidak ada sama sekali afiliasi atau mendukung paslon tertentu. Yang kami sampaikan murni adalah hal-hal yang terkait pelaksanaan proses Pemilu 2019 ini,” tegasnya.

Bahkan, lanjut Djudju, selama melakukan pengamatan pemilu 2019, IKB UI melihat banyak yang dilakukan secara tidak fair, jujur dan adil.

“Banyak ditemukan pelanggaran-pelanggaran hukum. Untuk iti, DPR segera membentuk pansus atas telah terjadinya proses Pemilu 2019 yang curang secara Tersrtuktur, Sistematis, Masif dan Brutal,” tegasnya.

Menanggapi permintaan IKB UI, Fadli Zon mendesak agar pemerintah segera melakukan investigasi atas tragedi Pemilu 2019.

“Karena itu kita akan mendesak pemerintah untuk segera melakukan investigasi terhadap hal ini. Di DPR juga supaya membentuk tim pencari fakta, sebagai partisipasi kita,” ungkapnya.

Terkait dengan usulan pembentukan Pansus Pemilu 2019, Fadli menjelaskan di DPR RI memiliki mekanisme yang panjang. Usulan pembentukan Pansus harus mendapat persetujuan di Rapat Paripurna.

“Usulan itu diajukan ke Pimpinan, Pimpinan mengagendakan ke Bamus, Bamus mengagendakan dalam Rapat Paripurna. Jadi proses dan porosedurnya cukup panjang,” ungkap politisi Partai Gerindra itu. (Aldo)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here