Oleh: Andoes Simbolon

Andoes Simbolon.

TIDAK hanya di Pemilu 2019 ini ada politisi yang masih menjabat menteri mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif (caleg). Pada periode terdahulu, fenomena demikian sudah terjadi.

Politik di negeri ini memang ngeri-ngeri sedap, terkadang sulit dicerna oleh akal sehat. Karena akan ada pertanyaan, sudah menjadi menteri yang memimpin sebuah kementerian, tetapi saat pemilu, yang bersangkutan mencalonkan diri sebagai caleg.

Dari segi kedudukan dan protokoler, jelas menteri lebih ‘nikmat’ dibanding seorang anggota DPR. Fasilitas yang didapat para menteri jauh lebih besar dari pada yang didapat anggota DPR.

Sebut saja rumah jabatan atau rumah dinas. Ukuran dan luasnya saja jauh berbeda. Belum lagi isinya, jelas lebih mentereng yang di dapat para menteri. Contoh lain lagi, dalam hal protokoler. Pada umumnya, menteri dilengkapi mobil dinas ber plat RI dengan jenis mobil mewah, plus ajudan, pengawal dan voorijder. Hal yang sama juga didapat ketika menteri mengadakan perjalanan dinas ke luar kota.

Kalau anggota DPR, mana ada fasilitas demikian? Kalaupun ada anggota DPR punya pengawal dan punya voorijder, ya karena keinginan sendiri saja, tentu dengan konsekuensi menambah pengeluarannya. Kecuali pimpinan DPR, mereka memang ada tambahan fasilitas pengawal dan ajudan berikut voorijder.

Memang dari sisi legitimasi, anggota DPR memang lebih kuat. Mereka ada karena perjuangan berat lewat pemilihan umum(elected). Disana ada pengorbanan dengan menghabiskan energi dan logistik untuk meraih kursi DPR. Karena itu lah setiap anggota DPR disebut “yang terhormat”.

Sedang jabatan menteri, itu hanya karena penunjukan (appointed). Presiden sendiri lah yang menseleksi siapa calon menteri-menterinya.

Lalu apa yang dicari atau dikejar seorang politikus yang masih menjadi menteri maju menjadi caleg pada pemilu legislatif tersebut? Alasan memang macam-macam dan itu akan relatif dan bersifat subyektif. Barangkali, alasan yang bersifat umum adalah karena mereka masih ingin mengabdi pada masyarakat.

Mengabdi? Lahan pengabdian seorang menteri dan seorang anggota DPR memang beda-beda tipis, meski keduanya ada pada dunia yang berbeda, satu sebagai lembaga legislatif dan satu lagi lembaga eksekutif. Ini dua cabang kekuasaan yang memiliki fungsi masing-masing sesuai ketentuan perundangan.

Legislatif atau DPR fungsinya hanya ada 3, yaitu dalam.membuat UU, menyusun anggaran (negara) dan ketiga fungsi pengawasan. Dalam menjalankan fungsi tersebut, maka diadakanlah rapat-rapat sesuai tupoksi masing-masing di DPR. Rapat itu bisa diadakan di gedung DPR, dan bisa juga diadakan di luar gedung DPR, baik pada masa persidangan atau pun pada saat masa reses. Dalam kaitan ini lah mereka harus berbicara, termasuk menyampaikan dan memperjuangkan aspirasi masyarakat yang diwakilinya. Itu lah lahan pengabdian anggota DPR.

Lalu kalau menteri? Sebagaimana kita ketahui, para menteri adalah pembantu presiden yang diserahi tugas memimpin sebuah kementerian. Karena itu, jabatan menteri yang diemban menteri tidak lain untuk menjalankan program pemerintah yang dipimpin oleh presiden. Program tersebut tidak boleh melenceng dari arahan bosnya yakni presiden.

Saya ingin menyampaikan, akan ada masalah psikologis ketika mantan menteri duduk menjadi anggota DPR. Apa itu? Seperti disebut di atas tadi, seorang menteri memiliki fasilitas jauh lebih nikmat dari anggota DPR.

Apa yang terjadi, ketika yang bersangkutan kehilangan fasilitas setelah duduk di DPR? Dia tidak ada lagi ajudan dan pengawal berikut voreders. Dia akan berjalan sendiri misalnya pada saat masuk ke ruang rapat. Tidak ada lagi pengawal membuka jalan. Di dalam ruangan rapat, dia akan memandangi ke arah kursi yang ditempati menteri seperti yang dulu pernah ditempatinya. Disebelah menteri itu duduk berjejer para pejabat eselonnya.

Lebih menyolok adalah ruangan kerjanya di gedung DPR. Seperti sudah diketahui, ruangan kerja setiap anggota DPR hanya berukuran kecil, umumnya 4 meter X 6 atau 7 meter berikut seorang sekretaris ditambah beberapa orang tenaga ahli.

Pada hal, ruangan kerja seorang menteri di kementerian, jauh lebih besar dan lebih luas. Isinya pun tentu jauh lebih banyak dan lebih lengkap.
Karena itu, masalah psikologis ini membuat kita kuatir, kinerjanya sebagai anggota DPR tidak bisa maksimal. Sulit rasanya membayangkan bagaimana dia dalam setiap rapat kerja berbicara kritis dan vokal kepada menteri dalam rapat-rapat yang diikutinya. ***

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here