BERITABUANA.CO, JAKARTA – Terkait pernyataan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bahwa terdapat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang belum menjalankan prinsip transparansi dan akuntabilitas secara benar, seperti masih ada yang melakukan kontrak fiktif, serta kinerja Satuan Pengawas Internal (SPI) di lingkungan BUMN dan Pemerintah belum optimal, Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mendorong Kementerian BUMN untuk mengkaji dan mengevaluasi kewenangan yang dimiliki oleh SPI agar menguatkan fungsi SPI dalam melaksanakan tugasnya sebagai sistem pengendalian internal.

“Kementerian BUMN untuk memperhatikan kendala yang ada bagi Inspektorat di Kementerian BUMN tidak hanya sebatas dorongan untuk menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), tetapi bisa langsung mencegah terjadinya tindak pidana,” kata Bamsoet dalam keterangan persnya yang diterima redakasi beritabuana.co, Sabtu (11/5/2019).

Bamsoet juga mendorong Kementerian BUMN agar lebih meningkatkan integritas kepada seluruh pekerja dan manajemen perusahaan BUMN, agar semua BUMN melaksanakan prinsip transparansi dan akuntabilitas. (Aldo)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here