BERITABUANA.CO, JAKARTA – Peneliti masalah politik dari Universitas Paramadina Dr. Herdi Sahrasad menilai bahwa memang ada persoalan dalam Pemilu Presiden 2019, saat ini. Persoalan itu sudah seharus diselesaikan dengan bijak oleh pihak-pihak yang berkepentingan, terutama oleh penyelenggara pemilu, dalam hal ini KPU bersama Bawaslu. Jika hal tersebut dibiarkan, ia khawatir kepercayaan masyarakat akan hilang.

“Dalam Pilpres ini memang ada persoalan yang harus diselesaikan. Karena sudah timbul kegelisahan dan keresahan di masyarakat. Buat apa Anda menang , kalau melanggar konstitusi dan Pancasila,” tegas Herdi dalam suatu diskusi yang dilakukan di Tebet pada Kamis (9/4/2019).

Herdi pun mengingatkan KPU untuk berhati-hati di tanggal 22 Mei 2019, batas akhir mengumumkan siapa pemenang dalam Pilpres 2019 – 2014. Jika KPU mengumumkan atau tepatnya memaksakan Jokowi menang, maka akibatnya sangat riskan.

“Saya tak bisa bayangkan. Kepercayaan nasional bisa hilang. Legitimasi tergerus. Dan akhirnya semua akan hancur-hancuran. Dunia internasional pun akan menghukum,” kata Herdi.

Menurut Herdi, sangat mungkin hukuman Internasional itu, di antaranya  berupa meningginya nilai tukar dolar terhadap rupiah, serta sanksi-sanksi lainnya. “Kita ini peneliti, bukan pejabat. Meneliti memang pekerjaan kita sehari-hari. Jadi tanpa terlebih dahulu membereskan persoalan yang sudah meresahkan, tidak mustahil yang tidak diharapkan masyarakat Indonesia akan terjadi,” katanya.

Hal yang sama juga dikatakan pembicara lainnya Adhie Massardi, selaku Ketua Gerakan Indonesia Bersih. Ia pun meminta kepada KPU untuk melakukan hal yang benar sebelum mengumumkan siapa pemenang Pilpres pada tanggal 22 Mei 2019.

“Bereskan dulu semua persoalan. Termasuk permasalahan perhitungan yang sering salah dan terus berulang. Jika itu belum dijelaskan dengan benar dan memaksakan Jokowi sebagai pemenang, maka hasilnya nanti akan sangat tidak baik,” katanya.

Itu, tambah Adhie Massardi satu persoalan. Ada lagi persoalan berat lainnya yang harus dijelaskan dengan sejelas-jelaskan, yakni meninggalkan sekitar 500 orang anggota KPPS.  “Ini harus dituntaskan dengan serius. Tak cukup hanya memberikan santunan semata. Jumlah yang meninggal itu sudah sangat luar biasa banyaknya,” kata Adhie.

Terlebih saat ini sudah berseliweran kabar penyebab kematian yang luar biasa petugas KPPS itu. “Penyebab kematian petugas KPPS itu sudah dikabarkan banyak orang akibat hal yang luar biasa. Tidak pernah terpikir sebelumnya, jika kabar-kabar tak mengenakan itu benar adanya,” kata Adhie.

Situasi Darurat

Menyambung pernyataan Adhie,  Analis Sosial, Muda Saleh, yang juga tampil sebagai pembicara mengatakan bahwa fenomena 554 petugas pemilu yang meninggal dunia merupakan situasi darurat yang seharusnya diumumkan oleh pemerintah.

“Coba saja kalau ini sebuah kejadian bencana alam, jumlah korban tewas hingga 500 orang lebih, ini sudah darurat namanya,” ujar Muda Saleh

Yang menariknya, ungkap dia, media dan masyarakat seolah-olah tak melihat ratusan petugas yang meninggal dunia sebagai bencana yang harus direspon cepat oleh pemerintah. “Seperti minum pil tidur dan seolah hanya berfikir tentang kemenangan terhadap calon yang diunggulkannya,” keluhnya.

Karenanya, ia menyesalkan sikap presiden Jokowi yang belum mengambil langkah strategis terkait peristiwa ini. ”Ini yang ada cuma menyampaikan duka sambil bicara santunan. Presiden kita ini doyan sekali bicara santunan, seperti beberapa hari ini, ia justru sibuk sekali membahas soal THR dan gaji ke-13 bagi para PNS,” tambahnya.

Seharusnya, Presiden Jokowi memberikan keterangan kepada masyarakat yang membutuhkan informasi yang valid terkait penyebab terjadinya angka kematian yang terbilang banyak. (Kds)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here