WAKIL Ketua DPR RI Fahri Hamzah dan Tim Implementasi Reformasi Parlemen menuntaskan muhibah ke Amerika Serikat (AS), sejak Senin 29 April sampai dengan hari Minggu, 1 Mei 2019. Selama muhibah, delegasi DPR RI yang terdiri dari Anggota DPR seperti Arsul Sani (F-PPP), Sodiq Mujahid (F-Gerindra), Ibnu Munzir (F-PG), Jazuli Juwaeni (F-PKS) dan M. Lutfhi (F-Nasdem), Sekretariat Jenderal (Setjen), Badan Keahlian DPR, Tim Perumus UU dan Tenaga Ahli menemui Congressional Research Service, Sekretariat Jenderal House of Representatives, Anggota Parlemen dari Partai Republican Rodney Davis. Selain itu, untuk mendapatkan masukan dalam rangka penguatan sistem pendukung DPR, delegasi bertemu dengan USA-Indonesia Society (USINDO), Congressional Institute di Alexandria dan lembaga Think Tank tertua yakni Brooking di Washington DC.

Fahri Hamzah pimpin delegasi Tim Implementasi Reformasi Parlemen ke Amerika Serikat. (Dok. Ist)

Muhibah delegasi Tim Implementasi Reformasi Parlemen ke Amerika Serikat kali ini, menurut Fahri Hamzah selaku ketua tim adalah untuk mendapatkan masukan atas 1 paket dari 6 Rancangan Undang-Undang (RUU) Penguatan Lembaga Perwakilan yakni MPR, DPR, DPD dan DPRD serta Lembaga Etik dan Tata Kelola Keuangan DPR. Keenam RUU Lembaga Perwakilan yang berdiri sendiri yaitu 1. RUU tentang MPR; 2. RUU tentang DPR; 3. RUU tentang DPD; 4. RUU DPRD; 5. RUU tentang Etika Lembaga Perwakikan; dan 6. RUU tentang Lembaga Parlemen. Keenam RUU tersebut mengatur secara terpisah, agar masing-masing lembaga ditempatkan kedudukan yang kuat sesuai dengan amanat konstitusi.

“Dengan paket UU ini diharapkan DPR akan punya posisi yang makin kuat dan mandiri dalam menjalankan fungsi-fungsi utamanya dalam sistem politik di Indonesia,” kata Fahri meski diakui kalau reformasi dan amandemen UUD 1945 telah melakukan penataan lembaga-lembaga negara pada kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif untuk memperkuat mekanisme checks and balances dalam sistem pemerintahan Presidensil.

Namun, lembaga perwakilan rakyat yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara 1945 belum berperan secara maksimal sebagai representasi rakyat yang mengontorol kebijakan pemerintah, karena masih banyak lubang-lubang dalam UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

“Mekanisme checks and balances antara lembaga negara tidak berjalan dengan maksimal, karena dalam kenyataannya, kekuasaan eksekutif masih dominan, ketergantungan DPR kepada eksekutif dari segi anggaran dan sumber daya manusia pendukung masih sangat tinggi,” kata Fahri.

Saling tukar cinderamata, saat delegasi Tim Implementasi Reformasi Parlemen yang dipimpin Ketua DPR RI Fahri Hamzah di AS. (Dok. Ist)

Sistem dan tata kelola lembaga perwakilan, disebutkan oleh Fahri masih menggunakan pola dan cara kerja lembaga eksekutif yang membuat lembaga perwakilan tidak maksimal dalam mengartikulasikan kepentingan rakyat melalui fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Maka dari itu, blue print Implementasi Reformasi Parlemen merupakan road map penguatan lembaga perwakilan yang mencakup tiga bidang, yaitu penguatan bidang kelembagaan, penguatan sistem pendukung, dan penguatan kemandirian lembaga perwakilan.

Penyempurnaan blue print Implementasi Reformasi Parlemen akan dilanjutkan dengan masukan dari Fraksi-Fraksi DPR yang kemudian dilanjutkan dengan pengusulannya kepada Badan Legislasi untuk dimasukan dalam daftar program legislasi nasional dan diagendakan proses pembentukannya menjadi Undang-Undang yang diharapkan bisa diselesaikan sebelum DPR 2014-2019 menyelesaikan masa baktinya pada tanggal 30 September 2019 yang akan datang. “Tetapi saya akan memperbaiki RUU tentang Reformasi Parlemen ini, dan kita akan mencoba dalam 5 bulan ini. Karena pada tanggal 1 Oktober dimana akan menjadi integrasi anggota Dewan yang baru terpilih,” ucap Fahri Hamzah dalam pertemuannya dengan US Congressional Institute di Virginia, Senin (29/4/2019) guna menggali masukan penyiapan paket RUU penguatan kapasitas DPR.

Banyak yang Harus Dibenahi

Sebelumnya dalam Focus Group Discussion (FGD) dengan tema “Penyempurnaan Blue Print Implementasi Reformasi DPR” di Kompleks Parlemen Senyan, Jakarta, baru-baru ini, Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI Indra Iskandar mengatakan dalam mengimplementasikan reformasi pada fungsi kedewanan, masih banyak hal yang harus dibenahi oleh Sekretariat Jenderal (Setjen) dan Badan Keahlian (BK) DPR RI. Dimana lembagai ini berperan sebagai supporting system terutama dalam mewujudkan konsep parlemen modern.

“DPR ini juga dituntut memiliki fungsi berfikir, maka supporting systemnya (Kesetjenan, Red) sebagai fasilitator dari fungsi berfikir itu juga harus kuat. Jadi Kesetjenan juga akan di reformasi,” kata Indra terkait penyempurnaan Blue Print Implementasi Reformasi.

Pihaknya menginginkan kedepan harus ada suatu pemikiran tentang reformasi kedewanan serta ada aturan atau undang-undang yang nantinya dapat memaksimalkan fungsi kerja dewan dan supporting system di dalamnya, demi mewujudkan kemandirian kelembagaan. “Kemandirian menyeluruh pada suppporting system, kemandirian SDM-nya, kemandirian anggaran serta nanti ada aturan yang menyangkut kewenangan dewan. Memang ini masih luas dan masih terlalu lebar. Kedepan, aturan-aturan ini harus kita tuangkan dalam UU yang lebih detail dan rinci supaya reformasi ini lebih jelas arahnya,” tambah Indra. ***