BERITABUANA.CO, JAKARTA – Kepala Biro Persidangan II Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI Cholida Indrayana menyatakan, Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Timur seharusnya menyiasati penentuan masa reses di akhir periode keanggotaan. Sesuai aturan bagi DPRD yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dijelaskan bahwa di akhir masa jabatan, Anggota DPRD sudah tidak ada masa reses.

“Jadi, terkait dengan reses memang peraturannya sama, di DPR RI pun pada masa akhir keanggotaan juga tidak ada reses lagi. Itu sudah peraturan tidak bisa dilanggar. Jadi untuk menyiasati itu, Bamus harusnya bisa memutuskan pada masa reses sebelumnya untuk memperpanjang reses yang berikutnya. Seperti di DPR RI harusnya semula sampai April, tapi dimundurkan menjadi 7 Mei baru masuk,” katanya usai menerima konsultasi DPRD OKU Timur di Ruang Kepala Biro Persidangan II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (10/5/2019).

Hal lain yang dikonsultasikan juga soal pembahasan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati yang menurut DPRD OKU Timur belum sempat dibahas karena kesibukan masa kampanye di bulan sebelumnya. Sedangkan menurut aturan yang ada, pembahasan LKPJ harus dibahas paling lambat 3 bulan setelah tutup tahun.

Oleh karena itu, menurutnya hal tersebut dapat dijadwalkan ulang. Mengingat jika tidak dijadwalkan ulang maka dianggap sudah menyetujui.

“Kalau memang tidak dijadwalkan ulang, nanti dianggap sudah menyetujui. Jadi lebih bagus dijadwal ulang dan pembahasannya harus marathon, tidak hanya siang. Di kita pun seperti itu. Di Banggar (Badan Anggaran) pun pembahasannya siang sampai malam, bahkan sampai pagi,” ungkap Iin, biasa Cholida Indrayana disapa.

Sementara Wakil Ketua I DPRD Kabupaten OKU Timur Juniah MP mengatakan akan menindaklanjuti hasil masukan yang didapat di Setjen dan BK DPR RI dengan mengikuti seluruh masukan yang ada. Karena memang diakuinya jika sesuai aturan tidak ada reses di akhir masa jabatan, maka seharusnya tidak ada. Begitu juga dengan pembahasan LKPJ, pihaknya akan menjadwalkan ulang dan memadatkan agenda pembahasannya.

“Banyak tuntutan mengapa reses tidak dilaksanakan. Tetapi kita kan sudah tahu sekarang bahwa itu sudah diatur di dalam UU, bahwa di akhir masa jabatan tidak ada reses. Kemudian juga soal LKPJ juga, karena kemarin DPRD sibuk kampanye, sedangkan di dalam aturan yang ada, pembahasan LKPJ Bupati itu harus dibahas 3 bulan paling lambat setelah tutup tahun. Sedangkan bulan Maret itu mayoritas kami kampanye, sehingga kami putuskan untuk konsultasi supaya kami tidak salah langkah,” tutupnya. (Ndus)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here