BERITABUANA.CO, JAKARTA – Penyidikan kasus dugaan pelanggaran pidana Perlindungan Konsumen pada Allianz Life berlanjut. Kepastian dilanjutkannya penyidikan kasus itu diketahui melalui Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) yang ditandatangani Kasubdit Indag, AKBP Sutarmo pada 30 April 2019.

Kasubdit Indag Ditreskrimsus Polda Metro Jaya, AKBP Sutarmo ketika dihubungi via ponselnya belum bisa memberikan keterangan dengan alasan masih ada rapat. “Saya masih rapat Mas,” ujarnya.

Sebelumnya sudah dimintai keterangan oleh penyidik adalah
Yuliana, selaku head of klaim Allianz. Sesuai SP2HP, juga nantinya akan dimintai keterangannya oleh penyidik Direktur Utama Jan Joris Louwerier.

Pada surat SP2HP, disebutkan lagi, penyidik juga akan melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap Ahli Kesehatan, Ahli Perlindungan Konsumen dan Ahli Perseroan. Namun penyidik tidak mencantumkan kapan rencana pemeriksaan tersebut  akan dilakukan, sebagaimana Surat SP2HP yang ditujukan pada pelapor Sulaemam yang beralamat di Kampung Suka Damai, Teluk Naga, Tangerang.

Rencana pemeriksaan Jan Joris Louwerier disambut positif oleh Alvin Lim, kuasa hukum nasabah Allianz dari LQ Indonesia Lawfirm.

“Mari masyarakat pantau dan kawal apakah Direktur Utama Allianz Jan Joris Louwerier berani hadir dan taat hukum? Ataukah Direktur Allianz akan resign dan kabur seperti ketika Joachim dipanggil,” ucap Alvin Lim kepada wartawan di Polda Metro Jaya, Senin (6/5/2019).

Ia mengatakan, Direktur Utama Allianz yang baru harus bertanggung jawab, karena dalam pidana perlindungan konsumen direktur utama adalah pucuk pimpinan yang harus bertanggung jawab atas tindakan pidana yang dilakukan oknum perusahaan terhadap nasabah yang menjadi korban.

“Terima kasih khususnya kepada Kapolda Metro Jaya, Direktur Kriminal Khusus, Kasubdit Indag dan para penyidik yang mendengarkan keluhan masyarakat dan berani menengakkan hukum, dan bahkan mengeluarkan surat jemput paksa kepada oknum yang mangkir,” ucap Alvin.

Seperti diberitakan, sengketa antara perusahaan asuransi dan nasabah bukan cerita baru. Dalam kasus ini, Allianz dilaporkan ke polisi oleh nasabahnya dengan tuduhan mempersulit nasabah mendapatkan hak mereka. Yang sudah dilaporkan, nasabah yang ingin mengajukan klaim harus melengkapi syarat rekam medis.

Akibatnya, rekam medis yang diminta Allianz ini dianggap sebagai cara perusahaan asuransi mempersulit proses klaim biaya pengobatan. Hal ini dianggap melanggar hak konsumen.

Permintaan rekam medis oleh pihak Allianz, itu pun sebelum dianggap Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Daeng Mohammad Faqih, sebagai sesuatu yang janggal. Menurutnya, rekam medis merupakan berkas pribadi pasien yang sirkulasinya tidak bisa diberikan sembarangan.

“Ia hanya bisa diminta oleh pihak pengadilan atau penyidik dalam kasus peradilan. Hal ini juga diatur dalam Permenkes,” ujar Daeng.

Dokter yang punya latar pendidikan master di jurusan hukum ini menyebutkan bahwa kasus permintaan rekam medis oleh asuransi baru kali itu terjadi. “Biasanya yang diminta itu resume medis, ringkasannya saja,” ungkapnya sebagaimana disampaikan kepada media. – Rls

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here