BERITABUANA.CO, JAKARTA – Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menyatakan, pihak keluarga dari petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang meninggal dunia, bisa menuntut Komisi Pemilihan Umum (KPU). Karena, KPU selaku penyelenggara pemilu yang digelar serentak pada 17 Apil 2019 lalu, adalah lembaga yang paling bertanggung jawab.

“KPU seharusnya yang paling bertanggung jawab. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) adalah produk dari KPU,” kata Fahri kepada awak media usai menerima audiens Advokasi Senopati 06 di ruang kerjanya lantai 4 Gedung Nusantara III DPR RI, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (6/5/2019).

Adapun hal terutama yang bisa ditempuh keluarga, lanjut Pimpinan DPR Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) itu adalah jangan diam.

“Ini zaman terbuka, jangan biarkan manusia Indonesia satu nyawa hilang lantas didiamkan,” ujar Fahri seraya menegaskan bahwa saat ini adalah zaman terbuka.

Inisiator Gerakan Arah Baru Indonesia (GARBI) itu menegaskan, nyawa itu bukan milik manusia, tapi nyawa itu milik Tuhan. Oleh karena itu, manusia harus diberikan kebebasan untuk berbicara dan mempunyai sikap yang sama terhadap nyawa.

“Kita harus mempunyai sikap yang sama terhadap nyawa. Nyawa itu berharga, nyawa itu tidak boleh hilang begitu saja tanpa sebab dan kita semua harus melindungi hilangnya nyawa dengan segala cara,” tandas legislator dapil Nusa Tenggara Barat (NTB) ini.

Fahri menegaskan, banyaknya petugas yang kehilangan nyawa saat bertugas di TPS janganlah dianggap remeh oleh KPU. Apalagi KPU menganggap, para petugas TPS yang meninggal dunia itu hanya karena kecapekan.

“Tidaklah mungkin jika 500 sekian petugas yang meninggal dan ribuan petugas masuk rumah sakit hanya karena faktor capek. Ini yang saya takutkan, jangan sampai peristiwa ini menjadi pengalihan isu, dengan pemberian gelar pahlawan demokrasi. Peristiwa ini harus diinvestigasi menyeluruh,” pungkas Fahri. (Aldo)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here