BERITABUANA.CO, JAKARTA–Sekretaris Jenderal Himpunan Pengusaha Tenaga Kerja Indonesia (Himsataki ) Amin Balubaid mengapresiasi pernyataan Direktur Pembinaan Tenaga Kerja Luar Negeri, Kementerian Ketenagakerjaan Eva Trisyana mengenai penetapan 58 PPPMI itu dilakukan oleh tim seleksi yang beranggotakan dari lintas instansi hingga hasilnya sangat akurat dan bisa dipertanggungjawabkan.

“Namun, jika pernyataan ini tidak akurat dan ternyata ada perusahaan yang tidak memenuhi syarat, seperti tidak aktif lagi sejak beberapa tahun terakhir atau alamatnya sudah pindah, maka pejabat yang ngomong itu harus mundur dari jabatannya,” tagas Amin dalam pernyataannya di Jakarta, Senin (6/5/2019).

Ia menegaskan demikian, jika diketemukan ada di antara 58 Perusahaan Penempatan Pekerja Mingran Indonesia (PPPMI ) yang  dinyatakan lulus seleksi dalam program uji coba penempatan sistem satu kanal ke Arab Saudi, ternyata tidak memenuhi syarat. Saat ini, ujarnya, berkembang isu di Kalangan PPTKIS/P3MI, 80% dari 58 P3MI yang lolos seleksi oleh Tim Kemnaker tidak mempunyai kantor, kalaupun ada hanya 1-2 dan sudah tidak ada kegiatannya lagi. Hal itu bisa dimaklumi karena sudah 8 tahun di moratorium.

“Bagaimana jika isu tersebut benar adanya, apa berani mundur dari jabatannya?,” kata Amin dengan nada tanya. Artinya, jika pernyataanya tidak terbukti, maka konsekwensinya harus mundur dari jabatannya. Jangan meniru statement politikus yang hanya bisa berjanji apa saja dan bisa mengingikari kapan saja. Contoh,  janji gantung di Monas, janji potong kuping, tetapi setelah dihukum bersalah oleh pengadilan Tipikor, satupun tidak ada yang memehuhi omonganya.

Untuk itu, ujar Amin, Himsataki memandang  perlu dibentuk tim independen untuk menginvestigasi informasi bahwa ada di antara 58 PPPMI yang tidak memenuhi syarat. Selain itu, Himsataki juga menyoroti tidak maksimalnya perlindungan pekerja migran/TKI di luar negeri padahal beberapa instansi terlibat di dalamnya. Hal ini karena dalam pelaksananya selama ini Undang-undang atau peraturan Pemerintah tentang Perlindungan TKI tidak tepat sasaran.

Untuk itu, Amin mengusulkan agar peraturan pemerintah tentang perlindungan TKI diatur bersama-sama antara pemerintah, swasta dan yang terkait dengan Penempatan TKI, tidak usah dimasukkan ke wilayan politik. Dengan demikian nantinya tidak akan ada yang saling menyalahkan bila terjadi sesuatu terhadap TKI, tidak seperti sekarang ini kalau ada permasalahan selalu P3MI/PPTKIS yang paling disalahkan.

“Padalah banyak yang bertanggungjawab terhadap perlindungan TKI di Luar Negeri,” kata Amin dengan memberi contoh kasus seperti TKI tidak dibayar gajinya selama 5 tahun, TKI lantas kabur ke KJRI, bukan majikannya yang dikejar/dituntut tetapi malah PPTKIS-nya yang diwajibkan bertanggungjawab. Begitu pun jika TKI sakit, biaya rumah sakitnya ditanggung sendiri. Karena itu, Amin Balubaid memandang soal perlindungan TKI/PMI di luar negeri harus diatur bersama. (Ful)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here