BERITABUANA.CO, BALI – Komisi IX DPR RI ingin memastikan efektivitas Undang-Undang No.18/2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) di Bali. Para pekerja migran juga harus dipastikan mendapat akses perlindungan kerja dari BPJS Ketenagakerjaan.

Hal ini disampaikan Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay saat memimpin kunjungan kerja ke Provinsi Bali. “Di Bali banyak pekerja migran yang bekerja di pelayaran, baik mereka yang bekerja di kapal pesiar, nelayan, dan lain sebagainya. Kita ingin memastikan apakah UU No.18/2017 tentang PPMI yang sudah kita sahkan, efektif atau tidak, juga ingin memastikan para pekerjanya mendapatkan program BPJS Ketenagakerjaan,” ujar Saleh di Bali, Jumat (3/5/2019).

Dari hasil peninjauan, dua regulasi itu, baik UU PPMI dan asuransi BPJS Ketenagakerjaan sudah berjalan efektif untuk para pekerja migran di Bali, sehingga para pekerja di kapal pesiar bisa mendapatkan haknya.

“Seluruh pekerja kita di luar negeri harus mendapat perlindungan dari negara. Untuk itu, kebijakannya harus terarah dan dilakukan sinkronisasi, agar kebijakan tersebut bisa berjalan dengan baik, sehingga para pekerja migran kita bisa terlindungi secara hukum dan mendapatkan hak-haknya,” tegas Saleh.

Anggota Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPR RI ini, meminta pemerintah, dalam hal ini, Kementerian Ketenagakerjaan dan BPJS Ketenagakerjaan agar membenahi sistem perlindungan pekerja migran, karena masih banyak pekerja migran Indonesia yang belum terlindungi hak-haknya. (Aldo)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here