BERITABUANA.CO, JAKARTA – Polda Metro Jaya melalui Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus), bertepatan dengan peringatan Hari Buruh Sedunia tahun 2019 telah melakukan peresmian Ruang Konseling “Desk Tenaga Kerja”.

Direktur Ditreskrimsus Polda Metro Jaya Kombes Pol Iwan Setiawan mengatakan bahwa sesuai petunjuk Kapolri Jenderal Pol Muhammad Tito Karnavian untuk sesegera mungkin membuat layanan terpadu agar keluhan para buruh dapat tertampung dan tertangani.

“Kami merespon dan membentuk tim ini agar permasalahan hukum tentang ketenagakerjaan tidak berlarut-larut,” kata Iwan dalam sambutannya di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Rabu (1/5/2019).

Tenaga kerja, menurut Iwan memiliki peran yang sangat strategis dalam pembangunan nasional, di tinjau sebagai subjek maupun objek dalam tujuan pembangunan nasional, sehingga peranan ini perlu menjadi perhatian khusus baik itu berupa jaminan kesehatan, sosial maupun hak-hak yang harus diperoleh.

“Permasalahan buruh ternyata kerap terjadi pula di negara yang telah maju. Dalam dinamika perkembangan industri di segala sektor tentunya masih kerap terjadi adanya permasalahan yang ada, menyangkut tenaga kerja hal ini bukan hanya dirasakan oleh negera berkembang seperti indonesia tetapi juga menjadi problematik negara maju,” jelasnya.

Iwan menambahkan, dalam 3 tahun terakhir Polda Metro Jaya telah menangani permasalahan tindak pidana ketenaga kerjaan sebanyak 76 kasus, yaitu pidana berupa pemberian upah dibawah UMP sebanyak 57 kasus, union busting atau pelarangan serikat buruh/pekerja sebanyak 10 kasus, dan BPJS ketenaga kerjaan yang tidak dibayarkan sebanyak 9 kasus.

“Jadi ini tetap menjadi perhatian dari kami,” jelasnya.

Polda Metro Jaya ini dapat menjadi pusat pelayanan terpadu (konsultasi, pengaduan, pelaporan) di bidang hukum ketenaga kerjaan di polda metro jaya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan, UU No. 24 tahun 2011 tentang badan penyelenggara jaminan sosial (BPJS), UU No. 21 tahun 2000 tentang serikat pekerja serikat.

“Saya berharap desk tenaga kerja ini tidak hanya menjadi pusat pelayanan terpadu di bidang hukum saja, namun dapat berperan menjadi forum yang berfungsi untuk menginventarisir masalah ketenagakerjaan sekaligus menjadi fasilitator penyelesaian masalah ketenagakerjaan, meningkatkan sinergitas dari masing-masing stakeholder terkait ketenagakerjaan,” tutupnya. (CS)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here