BERITABUANA.CO, JAKARTA – Ketua Komisi II DPR RI, Zainudin Amali menanggapi wacana pemindahan Ibukota Indonesia dari Jakarta ke luar Pulau Jawa. Kata dia, pemindahan Ibukota tidak bisa dilakukan secara instan, tetapi perlu perencanaan matang, meliputi lokasi pemindahan, daya dukung lokasi, serta pembangunan infrastruktur untuk menopang ibu kota yang baru.

“Apa saja yang masih harus disediakan. Kemudian perencanaan secara jangka panjang. Jadi jangan kita hanya sekadar memindahkan, tapi perencanaan tata ruang dan sebagainya tak kita persiapkan untuk puluhan tahun ke depan. Jadi saya kira perencanaan-perencanaan itu dan itu ada di Bappenas,” papar Zainudin dihubungi wartawan, Kamis (2/5/2019).

Politisi Partai Golkar itu meminta pemerintah untuk belajar dari negara lain yang memisahkan pusat bisnis dan pemerintahan di lokasi berbeda. Indonesia harus bisa mencontoh sejumlah negara yang memisahkan Ibukota dan pusat niaga. Beberapa di antaranya, dia menyebut Malaysia, Australia, dan Brasil.

“Tetangga kita yang paling dekat saja, Malaysia pemerintahannya di Putrajaya, kemudian bisnisnya di Kuala Lumpur. Brazil juga begitu. Australia juga begitu pusat bisnisnya di Sydney, kemudian pemerintahannya di tempat lain,” imbuh legislator dapil Jawa Timur XI ini.

Menurutnya pemerintah harus punya keberanian untuk memulai, agar beban Jakarta menjadi Ibukota negara dan juga pusat niaga, serta memikul berbagai persoalan sosial seperti jumlah penduduk, kemacetan, dan banjir bisa diurai tanpa kesulitan. Zainudin berpendapat, saat ini Jakarta sudah tidak memadai untuk menopang penambahan penduduk.

“Saya kira ini harus ada keberanian memulai. Memang belum tentu akan selesai pada periode ini. Tapi misalnya beliau (Presiden Joko Widodo) diputuskan KPU menjadi pemenang dan akhirnya dilantik untuk periode kedua kalinya, beliau harus berani memulai itu. Apakah sampai selesai periode keduanya bisa terlaksana, itu kita lihat perkembangannya,” ujarnya.

Zainudin juga mengatakan kondisi Jakarta sebagai Ibukota negara dan pusat bisnis sekarang ini sudah tidak memadai, mulai dari tingkat kemacetan, kebutuhan akan hunian dan lain sebagainya. DKI Jakarta tidak bisa dijadikan pusat bisnis sekaligus pusat pemerintahan. Apalagi kondisi Jakarta yang padat dan macet sudah tidak memadai sebagai Ibukota.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo memutuskan untuk memindahkan Ibukota Indonesia ke luar Pulau Jawa. Hal itu diputuskan Jokowi dalam rapat terbatas terkait pemindahan Ibukota di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (29/4/2019) lalu. Bahkan wacana pemindahan ibu kota negara ini telah terjadi di era Presiden Soekarno. (Aldo)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here