BERITABUANA.CO, JAKARTA – Presiden Joko Widodo atau Jokowi dalam rapat kabinet terbatas (ratas) pada Senin kemarin, membahas mengenai rencana pemindahan Ibu Kota negara dari Jakarta. Dalam ratas itu, Presiden menegaskan dalam membahas terkait usulan pemindahan Ibu Kota tidak boleh berdasarkan pemikiran jangka pendek, tetapi harus menggunakan visi jauh kedepan guna menjawab tantangan sebagai bangsa yang maju.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Bambang Brodjonegoro di Jakarta, Selasa (30/4/2019) mengatakan, Pemerintah mendesain ibu kota baru untuk mendorong pemerataan ke laur Jawa, karena itu, Presiden RI lebih memilih opsi ketiga, yakni memindahkan ke luar Jawa, untuk pemerataan ekonomi dan besar ibu kotanya pun akan dikendalikan.

“Berdasarkan hasil Rapat Terbatas Kabinet pada 29 April 2019, Presiden Republik Indonesia telah memberi arahan untuk memilih alternatif ketiga, yaitu ke luar Jawa dan harus berada di tengah NKRI untuk memudahkan akses dari seluruh provinsi serta harus dapat mendorong pemerataan antara wilayah barat dan timur Indonesia,” teranganya.

Dengan pertimbangan yang matang, pemindahan ibu kota diperlukan karena enam alasan utama, pertama mengurangi beban Jakarta dan Jabotabek, kedua mendorong pemerataan pembangunan ke wilayah Indonesia bagian timur, ketiga mengubah mindset pembangunan dari Jawa Centris menjadi Indonesia Centris, keempat memiliki ibu kota negara yang merepresentasikan identitas bangsa, kebinekaan dan penghayatan terhadap Pancasila, kelima meningkatkan pengelolaan pemerintahan pusat yang efisien dan efektif, hingga yang terakhir memiliki Ibukota yang menerapkan konsep smart, green, and beautiful city untuk meningkatkan kemampuan daya saing (competitiveness) secara regional maupun internasional.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2018, jumlah kerugian akibat kemacetan dan tidak efisiennya penggunaan bahan bakar saja dapat mencapai 65 triliun rupiah di 2017. Selain itu, ketimpangan antara Indonesia bagian timur dengan Indonesia bagian barat masih cukup besar hingga kini. Di 2017, wilayah Jabodetabek berkontribusi sebesar 20,85 persen dan pulau Jawa berkontribusi sebesar 58,49 persen dari PDB nasional.

Jumlah penduduk Jakarta di 2016 adalah kurang lebih 4 persen dari penduduk Indonesia. Namun, jika memperhitungkan penduduk Jabodetabek, proporsinya adalah sebesar 10 persen dari total seluruh penduduk Indonesia. Penduduk Pulau Jawa sendiri saat ini adalah sebesar 150 juta atau sekitar 57 persen dari total penduduk Indonesia.

Berdasarkan faktor-faktor pendorong tersebut, Pemerintah Indonesia mengambil langkah untuk memindahkan ibu kota. Selanjutnya, 3 alternatif pemindahan Ibu Kota Negara adalah menetapkan Distrik Pemerintahan (Government District), tetap di Jakarta, kawasan khusus Pemerintahan di sekitar istana, Jakarta, contoh Vientiane (Laos); Jurong Gateway (Singapore); Pudong (Shanghai); HafenCity (Hamburg).

Memindahkan Ibu Kota ke wilayah dekat Jakarta dengan jarak 50-70 km, contoh Putrajaya (Malaysia); Kotte (Sri Lanka); New Kabul (Afghanistan). Memindahkan Ibu Kota ke Luar Jawa/KTI, contoh: Brasilia (Brazil); Sejong (Korea); Canberra (Australia); Washington DC (USA); Islamabad (Pakistan), Astana (Kazakhstan), dan Naypidyaw (Myanmar). (Kds)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here