BERITABUANA.CO, JAKARTA – Menyikapi pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) serentak 2019 yang penuh karut marut, Gerakan Penyelamat Daulat Rakyat (GPDR) menyampaikan lima tuntutan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP). Salah satunya adalah memeriksa dan mengadili komisioner KPU dan Bawaslu, baik ditingkat Pusat, Provinsi, Kota dan Kabupaten, yang diduga telah melakukan serangkaian kecurangan yang mengarah kepada kejahatan demokrasi.

“Kemarin, delegasi GPDR menyampaikan lima tuntutan ke DKPP diterima langsung oleh Ketua dan akan menindak lanjuti laporan dugaan pelanggaran dan kecurangan di Pemilu 2019,” kata Koordinator GPDR Bennie Akbar Fatah dalam siaran persnya yang diterima redaksi beritabuana.co, Jumat (26/4/2019).

Menurut Bennie, KPU sebagai penyelenggara pesta demokrasi dipertanyakan kredibilitas dan profesionalitaanya karena dinilai lemah dan cenderung tidak siap menjalankan amanat UU untuk menciptakan Pemilu yang jurdil. Pasalnya kekisruhan sudah terjadi sejak awal penetapan DPT (daftar pemilih tetap) yang ditandai dengan adanya pemilih ganda, pemilih yang wafat dalam DPT, termasuk orang gila pun mengantongi hak pilih.

“Bahkan KPU mengabaikan prinsip kerahasian dalam melaksanakan Pemilu 2019. Sebab kotak suara yang terbuat dari kardus rawan rusak dan dirusak baik sengaja ataupun tidak disengaja,” ujar Bennie yang akrab disapa Eben ini.

Lebih parah lagi, lanjut dia, KPU dikabarkan melakukan sinkronisasi antara quick count dengan real count. Kalau hal itu benar terjadi, menurut Bennei KPU bukan lagi lembaga negara yang berpihak kepada amanat penderitaan rakyat tapi telah mencederai demokrasi dan mengkhianati aspirasi rakyat.

“Kejadian salah input yang diakui KPU, justru membuat rakyat beranggapan komisi itu sudah melakukan kecurangan,” tambahnya lagi.

GPDR pun menilai Pilpres gagal dan paling brutal dalam sejarah perjalanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Selain menuntut agar komisioner KPU, dan Bawaslu diadili, GPDR juga menuntut agara para komisioner KPU dan Bawaslu yang terlibat dalam kecurangan pemilu agar dipecat.

Selain itu, GPDR juga meminta kepada TNI-Polri untuk tetap bersikap netral dan bertanggungjawab secara profesional kepada setiap aparatnya yang bersikap tidak netral dan terlibat dalam kecurangan, harus diproses secara hukum sampai proses ditingkat pengadilan demi tegaknya hukum atas kejahatan demokrasi demi tegaknya kedaulatan rakyat.

Tidak itu saja, GPDR tegas Bennie juga meminta kepada Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) untuk menindak tegas kepada televisi swasta dan pemerintah yang dalam siarannya telah berlaku tidak adil dan berimbang dengan menyiarkan kepada khalayak bahwa salah satu paslon capres/cawapres, telah memenangkan paslon petahana dan mendeskreditkan paslon lain.

“Penyesatan informasi oleh televisi tersebut telah menciptakan keresahan seluruh masyarakat pemirsa dan melanggar UU pidana pasal 14 tentang mengabarkan kebohongan, meresahkan, dan menimbulkan perpecahan di masyarakat,” katanya.

GPDR pun meminta kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan audit forensik terhadap penggunaan dana APBN sebesar Rp 25 triliun untuk gelaran Pemilu 2019. Termasuk KPK untuk melakukan investigasi, penyelidikan dan penyidikan terhadap penggunaan anggaran pesta demokrasi tersebut.

“Delegasi GPDR selain ke DKPP juga menyampaikan tuntutan kepada KPI, BPK dan KPK,” demikian Bennie Akbar Fatah. (Aldo)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here