BERITABUANA.CO, JAKARTA – Praktisi media Arief Gunawan menyebut bahwa idealnya UU Pokok Pers harus ditinjau kembali karena sangat mungkin ada aspek-aspek yang harus direvisi. Hal ini sesuai dengan janji Paslon 02, jika terpilih sebagai presiden akan melakukan revisi terhadap UU ITE.

“Revisi UU Pokok Pers ini sangat pararel dengan keinginan Pak Prabowo yang melakukan revisi terhadap UU ITE,” jelas Arief Gunawan di Tebet, Jakarta Selatan, Rabu (18/4/2019).

Menurut Ketua Perkumpulan Wartawan Indonesia Pro Demokrasi (PWI PD), ini bahwa keinginan Prabowo – Sandi merevisi UU ITE, juga sudah ditanyakan langsung ekonom Rizal Ramli kepada Prabowo

Rizal Ramli, kata Arief, ketika itu menanyakan kepada Prabowo, ” kalau Anda menjadi Presiden, apakah Anda mau merevisi undang-undang ITE.”

Jawaban Prabowo, menurut Arief, seketika itu juga. Beliau dengan cepat mengatakan, mau. “Nah, jika undang-undang ITE saja mau apalagi undang-undang pokok pers,” katanya.

Faktanya pun, dikatakan Arief, memang teman-teman jurnalis juga merasa disulitkan dengan undang undang ITE ini. Undang undang ini dijadikan sebagai alat pembungkaman.

Kemudian, yang lebih memprihatinkan lagi, kondisi pers saat ini, di mana pers sudah menjadikan dirinya sebagai jalur informasi sesaat . Misal, saat terjadi praktik quick count pilpres yang baru ini.

“Quick count kemarin itu kan sebenarnya kalau mau dipahami tatarannya hanya informasi awal bukan sesuatu yang sudah final. Tapi dibuat sedemikian rupa sehingga ia mempengaruhi persepsi publik mempengaruhi anggapan publik bahwa yang menang pihak 01. Padahal ini semuanya belum selesai,” kata wartawan senior tersebut.

Pers, jelas Arief, ketika itu sudah memberikan informasi yang menyesatkan kepada publik. Bahkan, Rizal Ramli sendiri, menyebutkan bahwa quick count tidak ubahnya dengan ‘benalu demokrasi’

“Mereka menggunakan kapasitas akademik mereka untuk kepentingan yang sebetulnya tidak mencerminkan realita, tidak mencerminkan apa yang menjadi kehendak rakyat,” ujar Arief.

Selain itu, masih menurut Arief, peran KPI kedepannya mungkin harus diperbaiki juga. “Intinya, media pers harus jalan sesuai dengan relnya. Kembalikan fungsinya bahwa pers itu kekuatan demokrasi, sebagai pilar keempat.

“Nah itu harus dikembalikan dulu. Napoleon pernah berkata , dia lebih takut kepada salah satu pena pers, wartawan dari pada 20 sampai 40 moncong meriam,” katanya. Tapi pemerintah sekarang tidak ada takutnya sama pers, malah dijadikan corong kekuasaan,” tutup Arief. (Kds)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here