BERITABUANA.CO, JAKARTA – Ketua Umum Perkumpulan Swing Voters Adhie Massardi mengingat agar lembaga survei yang diberi wewenang melakukan hitung cepat (quick count), untuk mencoba-coba melakukan manipulasi angka dan data, karena sangat beresiko tinggi.

“Terlalu berisiko dan berbahaya bila hitung cepat menjadi alat untuk mempengaruhi persepsi dan menggiring publik,” tegas Adhie mengingatkan pada diskusi di Tebet yang dipandu wartawan senior Arief Gunawan, Selasa (16/4/2019).

Adhie sendiri mengaku khawatir karena tidak percaya dengan lembaga-lembaga tersebut. Mereka menggunakan metode (hitung cepat) disamakan dengan metode survei politik elektabilitasnya.
Sehingga mereka hanya mengambil sampel di basis yang pro klien mereka yang memesan quick count. Sementara di tempat atau basis pasangan lain diabaikan. Akibatnya angka dan data termanipulasi.

“Keputusan perhitungan faktual memang ada di KPU. Tapi dengan sistem quick count yang dimobilisasi dan dipancarluaskan ke masyarakat dikhawatirkan akan menimbulkan gejolak politik. Ini yang tidak boleh terjadi,” tandas Adhie.

Oleh karena itu, lanjut Adhie, mencegahnya perlu ada lembaga-lembaga survei lain yang independen untuk menandingi penyelenggaraan quick count bayaran.

Selain quick count yang independen, kata Adhie, Bawaslu dan kalangan intelektual harus mengawasi para penyelenggara quick count itu.

“Karena saya yakin lembaga quick count ini menggunakan kemampuannya untuk mencari uang di ranah demokrasi bukan untuk tujuan meningkatkan kualitas demokrasi,” ujarnya.

Seharusnya, kata Adhie, kampus dan perguruan tinggi berperan untuk menangkal hitung cepat bayaran. Namun, kampus tak bisa diandalkan karena mereka juga banyak masalah.

“Lihat di kampus Islam saja untuk jadi rektor diminta setor duit Rp 5 miliar. Kemudian di Unpad pemilihan rektor juga bermasalah. Jadi kampus tak bisa diandalkan juga,” ujar Adhie.

Satu-satu harapan, Adhie masih mempercayai Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Lembaga ini diharapkan dapat memberikan pencerahan agar lembaga survei bayaran tidak leluasa bermanuver.

“Mudah-mudahan teman-teman di LIPI menyadari ini bahwa persoalan bangsa ini perlu pembimbing kalangan intelektual,” kata Adhie.

“Lihat begitu borjuisnya mereka karena itu LIPI harus menetralisir hasil quick qount bayaran,” kata mantan juru bicara Presiden Gus Dur ini. (Kds)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here