BERITABUANA.CO, JAKARTA – Koordinator Komite Pemilih Indonesia (Tepi), Jeirry Sumampow mengatakan telah memetakan indikator beberapa daerah rawan terjadinya kecurangan Pemilu Serentak 2019, pileg dan pilpres. Dia menyebutkan empat faktor penyebab kerawanan tersebut.

Pertama, Faktor Geografis, yakni daerah-daerah yang secara geografis sulit dijangkau dari akses publik, transportasi, media informasi, dan komunikasi. Kedua, Faktor Historis, yakni daerah-daerah yang sejak dulu dan hampir setiap pemilu kerap bermasalah, seperti: Papua, Madura, Nias, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, dan lainnya.

Ketiga, Faktor Penguasa, yakni daerah-daerah yang secara ekonomi miskin dan masyarakatnya belum begitu terdidik sehingga mudah dimobilisasi dan rawan praktik politik uang. Keempat, Faktor Penyelenggara, yakni daerah-daerah di mana dalam pemilu sebelumnya, penyelenggara sering melakukan manipulasi suara – namun tidak pernah dihukum – dan mereka masih menjadi penyelenggara hingga saat ini.

“Ada banyak modus kecurangan suara di pemilu-pemilu sebelumnya, baik pilpres, pileg, maupun pilkada,” kata Jeirry Sumampow dalam siaran pers yang diterima beritabuana.co, di Jakarta, Selasa (16/4/2019).

Modus kecurangan yang dimaksud antara lain: jumlah suara yang dihitung tidak sesuai dengan jumlah yang ada di Formulis C-1, penambahan suara dengan mengganti angka hasil rekapitulasi, penambahan suara pada pasangan calon tertentu dengan memanfaatkan kolom suara yang tidak terpakai, kolom perolehan suara pasangan calon dalam formulir C-1 tidak diisi, kolom-kolom dalam Formulir C-1 tidak diberi tanda silang (X) sehingga berpotensi diisi dengan angka baru untuk pasangan calon tertentu, pemilih mencoblos lebih dari satu kali, pemilih yang tidak memenuhi syarat diberi kesempatan memilih, dan masih banyak lagi.

Disisi lain Jeirry juga menyebut, ada sembilan tantangan di Pemilu Serentak 2019, yaitu pelaksanaan yang berbarengan menjadikan beban penyelenggaraan menjadi dobel; perrgantian penyelenggara pemilu; peran media sosial yang semakin masif berpengaruh terhadap opini dan wacana dalam pemilu; politik SARA yang makin menjadi trend digunakan untuk memenangkan pemilu; relasi penyelenggara, khususnya KPU dan Bawaslu/Panwas; tensi persaingan paslon yang sangat tinggi; politik uang yang makin tak terkendali dan makin terang-terangan; rakyat yang makin apatis dan pragmatis; dan terakhir kurangnya surat suara di TPS.

Karena itu, Tepi kata Jeirry menawarkan empat solusi yang dapat dipertimbangkan untuk meminimalir tantangan-tantangan tersebut: Yakni, mendorong peran pengawasan masyarakat dalam mengawal suara rakyat. Sebab ditenggarai, banyak modus kecurangan, terutama kecurangan suara, ditemukan oleh masyarakat.

Kemudian, transparansi proses rekapitulasi sangat menolong peran masyarakat mengawal proses rekapitulasi, lalu solusi posisi dan peran Bawaslu/Panwas sangat penting untuk memperbaiki kecurangan akibat kesalahan atau manipulasi terjadi.

Serta keempat, peran media massa sangat penting untuk mengungkap ke publik kecurangan yang terjadi. Khusus di poin pengawasan masyarakat, Jeirry mengapresiasi upaya sejumlah elemen masyarakat dalam melakukan pengawasan independen, salah satunya Kawal Pilpres 2019 yang bertujuan mengawal hasil penghitungan suara khusus Pilpres di TPS pada tanggal 17 April 2019. (Ndus)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here