BERITABUANA.CO, JAKARTA – Pakar  Energi dan Kelistrikan Ali Herman memastikan bahwa wacana Capres Prabowo Subianto menurunkan tarif listrik dalam 100 hari kerja, jika terpilih menjadi Presiden, adalah hal yang masuk akal dan benar.

Alasan mendasar, menurut Ali, sesuai konstitusi yang kemudian dituangkan dalam undang-undang yaitu nomor 30 tahun 2009, bahwa pembangunan ketenagalistrikan itu adalah bertujuan untuk meningkatkan untuk menyediakan ketenagalistrikan yang cukup yang handal dengan harga yang wajar untuk tujuan meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat secara adil makmur dan merata kemudian berkesinambungan.

“Menyediakan listrik merupakan kewajiban negara atau pemerintah. Listrik harus disediakan dengan cukup untuk mensejahterakan dan berkesinambungan dengan harga wajar,” kata Ali Herman dalam suatu diskusi kelistrikan yang dipandu oleh praktisi media sekaligus wartawan senior, Arief Gunawan, di Tebet, Jakarta Selatan, Jumat (12/4/2019).

Harga wajar, terang Ali, biaya penyediaan tenaga listrik itu harus dapat menutupi biayanya secara ekonomis. Tetapi juga yang mutlak dengan konstitusi tadi, yakni dapat diterima oleh pelanggannya atau masyarakat dengan wajar. Tujuannya, tentu untuk mensejahterakan adil makmur.

Artinya, tambah Ali, masyarakat pelanggan harus mendapatkan listrik tersebut sesuai dengan kemampuannya itulah kewajiban pemerintah. Tidak malah asal menaikan.

Misal, pada tahun 2016 -2017. Pemerintah menetapkan kenaikan, yang tadinya 900 Watt, dinaikan menjadi 1.300 Watt. Jelas hal itu membuat masyarakat mengeluh, meski memang masih ada yang 900 Watt disubsidi.

Jadi, tambah Ali, adanya wacana penurunan tarif listrik 50 persen dari Prabowo, sangat benar. Karena nantinya, yang diturunkan itu yang betul-betul tidak mampu membayar. Tidak menyamaratakan semua, main asal naik tinggi, dan turun kecil.

“Untuk mengarah ke sana, langkah kedepannya emang harus di rasionalisasi tarif listrik khususnya yang pelanggan-pelanggan yang tak mampu bayar tadi atau pelanggan yang masih dikategorikan rakyat miskin dipaksa untuk membayar sama dengan keluarga sejahtera dan itu tidak bisa,” jelas Ali.

Rasionalisasinya, ditirunkan 50 persen. Dan itu bisa. “Apa bagaimana dan kita amati dan kita bedah penyediaan tenaga listrik itu sendiri,” jelasnya.

Menurut Ali, penyediaan tenaga listrik itu terdiri dari berbagai macam biaya. Seperti biaya bahan bakar, biaya pembelian suku cadang, dan beli peralatan dan pembangunan. Kemudian, sewa pembangkit.

“Saat ini beli listrik pembangkit banyak sekali sewanya ya di antaranya kapal. Sangat mubazir,” katanya.

Belum harus menanggung, biaya bunga. Biaya bunga ini, beberapa dana harus dipinjam oleh PLN dari institusi keuangan internasional,  perbankan nasional dan perbankan internasional.

“Bunganya harus dibayar uang tadi untuk apa? Untuk membeli peralatan untuk membangkit membangun transmisi kelistrikan di nusantara ini di antaranya Pulau Sumatera dan pulau Jawa Kalimantan dan Sulawesi.
Itu dibiayai oleh pinjaman dan bunganya harus dibayar macam-macam bunga nya ada yang tinggi dan ada yang rendah. Sekali lagi itu tidak efisien sekali,” tutur Ali.

Padahal, lanjut Ali, PLN itu sudah mendapatkan subsidi dari APBN
Tahun 2016 sebanyak Rp 58,4 triliun. Tahun 2018 sebanyak 52,6 triliun dan Tahun 2019 dianggarkan 57,1 triliun. Anggaran itu sangat tinggi. Seharusnya mampu menurunkan tarif listrik.

Karena untuk menurunkan tarif listrik, bisa dengan separuhnya saja dari anggaran iti. “Misal pelanggan 900 Watt yang kena tarif tinggi, tapi masih tergolong miskin kita turunkan 50%. Itu kompensasinya tidak sampai 10 triliun kalau kita urutkan itu.

“Ini baru sedikit saya buka. Banyak lagi lah caranya. Asal dilakukan dengan benar, sangat-sangat masuk akal dengan wacana Pak Prabowo yangenginginkan tarif listrik diturunkan,” katanya. (Kds)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here