BERITABUANA.CO, JAKARTA – Menjaga keselamatan pelayaran maupun menangani musibah pelayaran dalam seluruh aktifitas transportasi laut adalah mutlak dilakukan sebagaimana diamanatkan dalam peraturan nasional maupun internasional.

“Upaya penanganan musibah pelayaran khususnya terhadap jiwa manusia dilakukan dengan operasi pencarian dan penyelamatan secara cepat, tepat dan terkoordinasi. Pengaturan pelaksanaan pencarian dan penyelamatan di laut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan. Pemerintah menjadi ujung tombak dan bertanggung jawab dalam melaksanakan pencarian dan pertolongan terhadap kecelakaan kapal dan/atau orang yang mengalami musibah di perairan Indonesia,” ujar Kasubdit Penanggulangan Musibah dan Pekerjaan Bawah Air Ditjen Hubla, Een Nuraini Saidah saat pembukaan acara Pembekalan Personil Search and Rescue (SAR) di Perairan dan Pelabuhan, Selasa (9/4/2019).

Dikatakan, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran Pasal 207 dan Pasal 277 mengatur  salah satu fungsi Syahbandar yakni membantu pelaksanaan pencarian dan penyelamatan (SAR) di pelabuhan, serta mengatur Penjaga Laut dan Pantai dalam  mendukung pelaksanaan pencarian dan pertolongan jiwa di laut.

Menurutnya, salah satu wujud komitmen Pemerintah Indonesia di dunia internasional dalam peningkatan kesiagaan Search And Rescue (SAR) maritim, dengan telah mengesahkan Konvensi Internasional tentang Pencarian dan Pertolongan Maritim, 1979, melalui Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pengesahan International Convention Maritime Search And Rescue.

Untuk itu, tutur Een, dalam pelaksanaannya kegiatan pencarian dan penyelamatan di laut dikoordinasikan oleh Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, yang dilakukan bersama-sama dengan seluruh stakeholder maritim terkait, termasuk Unit Pelaksana Teknis di bawah Ditjen Perhubungan Laut.

Di dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2006 tentang Pencarian dan Pertolongan, jelas Een, juga telah mengatur tanggung jawab Syahbandar untuk melaksanaan penanganan musibah pelayaran yang terjadi di daerah lingkungan kerja dan/atau daerah lingkungan kepentingan pelabuhan.

“Sebagai negara maritim, transportasi antar pulau atau pelayaran dalam negeri, memegang peranan yang sangat strategis dan menjadi tulang punggung transportasi nasional karena sangat diperlukan dalam menghubungkan pergerakan orang antar wilayah, antar pulau, serta menjadi jalur distribusi barang melalui kapal laut,” tandasnya.

Untuk itu, tambah Een, pembekalan personil SAR ini sangat penting untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan dasar SAR bagi petugas Ditjen Perhubungan Laut dalam melaksanakan tugas penting dan mulia untuk pencarian dan pertolongan serta menyelamatkan jiwa manusia yang mengalami musibah pelayaran. (yus)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here