BERITABUANA.CO, JAKARTA – Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Adi Toegarisman menegaskan, pihaknya akan menerapkan sistem akuntabilitas dan transparansi dalam menangani suatu perkara tindak pidana khusus di seluruh jajaran kejaksaan Indonesia. Karena itu, pemberlakuan keluarnya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) juga akan dilakukan secara Online, sehingga dapat terpantau dengan baik.

“Jadi setiap keluarnya SPDP itu akan dilakukan secara online ke Sekretariat Aksi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang ada di KPK (Komisi Pemberatasan Korupsi). Dan ini akan terus berkembang sampai ke tahap penuntutan dan eksekusi,” kata Adi Toegarisman, kepada wartawan di Jakarta, Senin (08/04/2019).

Menurutnya, saat ini jajaran kejaksaan juga sudah mempunyai akun yang langsung berhubungan ke Sekretariat Aksi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di KPK.

“Setiap kali melakukan penyidikan tindak pidana korupsi, SPDP nya kami sampaikan ke Sekretariat Aksi Bersama Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai pemberitahuan. Dan ini berlaku bagi seluruh kejaksaan di Indonesia,” kata Adi menambahkan.

Ditambahkan, kebijakan teknis pengendalian perkara ini juga bertujuan untuk menyamakan pemahaman agar semua jajaran kejaksaan lebih transparan dan profesional dalam melakukan penuntutan yang bermuara pada keadilan.

“Kami sudah punya rumusannya. Tinggal nantinya kami akan tuangkan ke dalam Surat Edaran Jaksa Agung,” kata Adi Toegarisman.

Terkait dengan itu, tambah Adi, pihaknya mengeluarkan lima kebijakan aksi pemberantasan tindak pidana korupsi, yaitu lingkup tindak pidana korupsi, teknis penanganan perkara korupsi, tentang penyidikan, penuntutan dan eksekusi.

“Termasuk di dalamnya pemberantasan tindak pidana pencucian uang,” ujar mantan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) DKI Jakarta itu.

Pada kesempata itu, Adi Toegarisman menyatakan, sekarang ini pemerintah memprogramkan bahwa penegakan hukum itu diharapkan mendukung bagaimana tindak pidana korupsi berkurang atau tidak ada.

“Yang menjadi sasaran adalah penegak hukum. Artinya penegak hukum itu ya penegak hukum yang profesional, teknisnya memadai dan integritasnya harus baik,” tukas Adi Toegarisman. Oisa

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here