BERITABUANA.CO, JAKARTA – Koordinator Presidium Majelis Nasional Forum Alumni HMI-Wati (Forhati), Hanifa Husein menyatakan tentang perlunya kebersamaan masyarakat muslimah dan organisasi perempuan Islam menyikapi Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) yang masih dibahas DPR bersama Pemerintah.

“Dalam RUU ini tersirat berdampak dahsyat pada perilaku seksual,” kata Hanifa Husein kepada wartawan di Jakarta, Rabu (3/4/2019).

Menurut Hanifa, semua kalangan sepakat menolak kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak. Sebaliknya, tidak semua kalangan sepakat terhadap kebebasan seksual dan perilaku seksual menyimpang yang dapat ditimbulkan, bila RUU PKS tersebut disahkan dan diberlakukan. Terutama, karena perangkat hukum yang ada belum memberikan efek jera kepada pelaku kekerasan seksual.

Secara akademis, Forhati berpandangan, RUU PKS bertentangan dengan Pancasila sebagai dasar dari segala hukum atau sumber hukum yang ada di Indonesia.

Pancasila sebagai sumber hukum, melalui sila  Ketuhanan Yang Maha Esa, mengisyaratkan, semua UU yang berlaku harus sesuai dengan ajaran agama bagi setiap pemeluk agama di Indonesia.

Tetapi secara tersirat, masih terdapat pasal-pasal dalam RUU PKS, yang secara implisit membuka celah terjadinya hubungan sejenis, dan hanya dihukum bila melakukan kekerasan dan pelecehan seksual.

“Padahal,  di dalam Islam hubungan sesama jenis adalah perbuatan yang dilarang,” tegas Hanafi.

Disisi lain terdapat celah, perbuatan zina tidak dapat dihukum. Berbagai hal terkait kekerasan seksual yang terdapat dalam RUU PKS, sebenarnya bisa diusulkan dalam penyempurnaan UU yang sudah ada seperti Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga, UU Perdagangan Manusia, UU Perlindungan Anak, atau RUU KUHP yang sampai dengan sekarang belum disahkan. Atau bisa diakomodir dengan diusulkannya RUU Kejahatan Seksual.

“Mudah-mudahan DPR yang akan datang bisa lebih smart mencermati kepentingan masyarakat tentang kekerasan seksual ini, namun tidak tumpang tindih dengan Undang-Undang yang sudah ada, dan harus sesuai dengan Pancasila,” imbuh Hanifah Husein.

Dalam seminar dan diskusi yang diadakan Akhir Maret kemarin, Forhati merekomendasikan ada 5 poin penting terkait pembahasan RUU PKS tersebut.

Pertama, hubungan seksual hanya berlaku bagi laki-laki dengan perempuan dalam ikatan pernikahan yang sesuai dengan ketentuan agama (syariah) dan undang-undang negara yang berlaku, dilandasi oleh kedamaian dan kenyamanan, cinta dan kasih sayang (sakinah, mawaddah, wa rahmah), sebagai wujud kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala (keimanan) dengan akhlak mulia, yang akan berdampak pada kualitas hidup pribadi, keluarga, masyarakat, negara dan bangsa secara lebih baik.

Kedua, segala bentuk hubungan seksual di luar ikatan pernikahan dan hubungan seksual menyimpang (lesbianisme, gay, biseksual, dan transgender) bertentangan dengan hakekat kemanusiaan dan merendahkan eksistensi manusia sebagai sebaik-baik makhluk (ahsanittaqwim) menjadi hanya khayawan an nathiiq (hewan yang berakal).

Ketiga, hal paling utama dalam memerangi kejahatan seksual harus dengan cara-cara yang sistemik, strategis, dan berdampak luas, yaitu memberikan prioritas pada peningkatan kualitas manusia sebagai subyek kehidupan dengan percepatan peningkatan kualitas kesehatan, kualitas pendidikan, dan kemampuan ekonomi, sebagai bagian integral dari upaya meningkatkan ketahanan keluarga.

Keempat, pengaturan berbagai hal terkait dengan hubungan seksual dalam ikatan pernikahan dan manusiawi dalam bentuk perundang-undangan harus dilakukan secara komprehensif, mengakomodasi seluruh pandangan dan sikap masyarakat yang kelak akan menjadi obyek UU, dan visioner, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang sudah berlaku, dan tidak hanya untuk hanya memenuhi kehendak dan aspirasi sekelompok masyarakat, serta sekadar mengikuti perkembangan dinamika global.

Kelima, setiap UU yang disahkan dan diundangkan harus mempertimbangkan dampak kemanfaatannya bagi masyarakat luas dan harus terasakan manfaatnya secara langsung oleh seluruh lapisan masyarakat, disertai dengan penegakan hukum yang adil, tegas, nyata, dan bertanggungjawab.

“Ketegasan sikap Presidium Majelis Nasional Forhati ini , merupakan respon aktif terhadap RUU PKS sejalan dengan berbagai hasil diskusi dan kajian yang dilakukan oleh Forhati sebagai bagian tak terpisahkan dari ikhtiar memanifestasikan prinsip ‘insan cita,’ dalam mewujudkan tanggungjawab sosial di tengah masyarakat,” jelas Hanifa Husein. (Ndus)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here