BERITABUANA.CO, JAKARTA – Diberlakukannya pemilu serentak saat ini, sudah keluar jauh dari tujuan utama pemilu, yakni memilih presidennya dan para wakilnya di DPR dan DPRD. Fakta dilapangan, sudah banyak dilakukan kampanye negatif. Negatifnya, lebih menguasai atau dominan melakukan kampanye untuk presidennya. Ke depan sistem serentak harus diubah, karena musibah.

“Menurut saya pemilu serentak itu banyak kelemahannya. Masyarakat lebih bereforia kepada pemilu presiden. Tidak lagi melihat bahwa ada pemilu legislatif. Padahal kan sama pentingnya. Di mana penilu itu adalah untuk memilih. Saat ini sudah di luar keanehan,” jelas anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Golkar, Firman Subagyo, pada Diskusi  Forum Legislasi dengan tema ‘Tenggelamnya Caleg Ditengah tengah Hiruk Pikuk Pilpres’, di Media Center MPR/DPR RI, Gedung Nusantara III, Komplek Parlemen, Senayan, Kamis (28/3/2019).

Pada diskusi itu, disamping menampilkan Firman Subagyo sebagai pembicara, dihadirkan pula anggota Fraksi PDIP DPR RI, Effendi Simbolon, Pengamat Politik dari LIPI Muhammad Chairul Muktapa  dan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UI 2019, Manik Marga Mahendrata

Dijelaskan Firman bahwa pemilu presiden dan pemilu legislatif  sama pentingnya. Yang satu untuk memilih presiden dan wakil presiden, satu lagi untuk memilih wakil rakyat di DPR RI dan wakil rakyat di daerah, DPRD.

Memilih presiden dan wakil presiden, kata Firman, untuk menjalan roda pembangunan dan kenegaraan. Sementara untuk memilih calon wakil rakyat,  menangani persoalan-persoalan di legislatif yaitu membuat regulasi, membuat kebijakan anggaran dan fungsi pengawasan.

Jadi keduanya, menurut Firman sangat penting. Semestinya keduanya juga harus menjadi perhatian rakyat. Tidak hanya presiden saja.

Lebih parah lagi, media cetak, elektronik, media sosial, dan kemajuan teknologi ikut berperan memisahkan jurang itu. Sehingga dalam pemilu yang serentak ini kecenderungannya pemilu legislatif sudah dianggap tidak penting .

Padahal sebetulnya justru pemilu legislatif jauh lebih penting, karena pemilu legislatif akan memilih calon-calon anggota DPR yang akan menjadi  regulasi yang menjadi dasar aturan hukum dalam tata kelola pemerintahan dan negara,  ini poin pertama.

Poin kedua, jelas Firman, munculnya berita bohong atau Hoaxs, yang menambah dampak negatif penyelenggaraan pemilu ini, kebebasan yang sedemikian rupa, akhirnya masyarakat itu hampir setiap hari disuguhi  dengan berita-berita ada yang benar tapi juga ada yang berita bohong.

“Justru berita hoaxs ini yang menjadi isu ketika kita nongkrong di warung kopi. Kita nongkrong dengan abang becak,  kita naik taksi dan sebagainya, itu justru yang ditanyakan adalah berita-berita hoax, bukan berita apa sih Pak visi misi dari pada calon presiden kita,  apa sih Pak visi misi daripada calon anggota llegislatif?  Yang ditanya berkisar masalah  terkait dengan Pilpres,  legislatif hampir tidak pernah tersentuh,  nah ini juga menjadi persoalan,” keluh Firman.

Berbahaya

Dengan tenggelamnya calon-calon anggota legislatif yang luput dari pada teropongan media ini, kata Firman, sangat berbahaya terhadap sistem demokrasi yang kita tumbuhkembangkan.

Pertama adalah kita melihat pragmatisme masyarakat yang sudah sedemikian rupa bergeser, di mana masyarakat itu akan menentukan hak pilihnya, karena hanya faktor siapa yang akan nyangoni? Siapanya akan berikan amplop? Yang seperti itu, itu yang  akan dipilih. Ini sangat berbahaya.

“Akhirnya nanti adalah masyarakat itu akan seperti memilih kucing dalam karung. Padahal yang dimiliki anggota DPR itu harus orang yang  mempunyai kapasitas, integritas dan punya kompetensi dalam bidangnya masing-masing,” sebut Firman.

Oleh karena itu kesimpulan sementara, Pemilu serentak tidak boleh dipertahankan. “Ke depan harus kita rubah, agar lebih efektif dan efisien. Saya sudah menyampaikan wacana di mana-mana, supaya lebih efektif dan efisien sama-sama didudukan  pada posisi yang sangat penting dan strategis,” katanya.

Yang strategis, pengertiannya, pemilu legislatif dan pemilu presiden dipisah. Pemilu legislatif secara serentak yaitu memilih DPR RI , DPRD Provinsi, Kota dan Kabupaten dan DPD RI.  Kemudian juga ada Pemilu eksekutif secara serentak yaitu memilih presiden, wakil presiden  kemudian kepala daerah secara serentak.

Jadi, kata Firman, pemilu itu hanya terjadi dua kali,  kalau itu terjadi maka terjadi efisiensi yang  sangat luar biasa dan itu akan lebih efektif menurut pandangannya.

Undang-undang  Pemilu yang sekarang ini saat ini musibah. Karena memang tidak pernah disimulasikan sedemikian rupa sehingga dampaknya sekarang ini nyaris yang namanya pemilu legislatif tidak tersentuh oleh media,  tidak tersentuh oleh masyarakat bahwa tujuan untuk anggota DPR juga untuk memilih calon yang integritas,”;tutup Firman. (Kds)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here