BERITABUANA.CO, JAKARTA –  Tindakan petugas Dirjen Penegakkan Hukum (Dirjen Gakkum) pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang menangkap 422 kontainer berisi kayu olahan jenis merbau asal Papua, di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya mendapatkan reaksi keras pengusaha dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Pasalnya, tindakan tersebut dinilai sebagai bentuk penyalahgunaan kewenangan, apalagi  belum dilakukan olah TKP atau lacak balak.

“Kami menyesalkan tindakan penangkapan, penyitaan dan penyelidikan atau penyidikan itu karena menimbulkan keresahan para pengusaha kayu,” kata Mukhsin Nasir, Sekjen LSM Matahukum saat mengadukan masalah tersebut ke Kejaksaan Agung (Kejagung) RI, di Jakarta, Rabu (27/03/2019).

Dikatakan, menurut UU Nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusahaan hutan dirumuskan tentang pengertian illegal logging yaitu semua kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu secara tidak sah yang terorganisasi.Salah satu ketentuan yang mengatur ketentuan pidana illegal logging tersebut adalah pasal 12 huruf e yaitu setiap orang dilarang mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi bersama surat keterangan sahnya hasil hutan.

“Yang dimaksud setiap orang dalam pasal 1 angka 21 UU Nomor 18 tahun 2013 adalah oranr perorang dan/atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah Indonesia,” kata Mukhsin.Mukhsin melanjutkan, berdasarkan pasal 1 angka 12 surat keterangan sahnya hasil hutan adalah dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan

Menurut Mukhsin, tindakan penangkapan, penyitaan dan penyelidikan atau penyidikan terhadap pidana illegal loging dilaksanakan oleh lembaga yang dibentuk sesuai UU Nomor 18 tahun 2013 dan bukan dilakukan oleh unit kerja di KLHK.

“Faktanya, sampai saat ini belum dibentuk lembaga yang diamanatkan UU Nomor 18 tahun 2013 tersebut, sehingga apabila terdapat tindalan penangkapan, penyitaan dan penyelidikan atau penyidikanoleh instansi lain maka dikategorikan penyelahgunaan lewenangan. Selain itu, kami menduga Dirjen Gakkum KLHK belum melakukan olah TKP atau lacak balak,” tandas Mukhsin. Oisa

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here