BERITABUANA.CO, JAKARTA – Sidang perkara dugaan pemalsuan akta otentik untuk pengurusan Sertifikat Hak Milik (SHM) sebidang tanah di Meruya, dengan terdakwa Muljono Tedjokusumo kembali di gelar di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Rabu (27/3/2019).

Dalam kesempatan itu majelis hakim mengagendakan pemeriksaan saksi Bunyamin, yang dihadirkan oleh terdakwa. Saksi menyebutkan bahwa dirinya tidak mengetahui perihal kasus yang didakwakan oleh JPU terhadap terhadap terdakwa Muljono Tedjokusumo.

Di persidangan, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Okta mencecer sejumlah pertanyaan. Antara lain apakah saksi mengetahui atau tidak bahwa terdakwa disidangkan dalam kasus apa? Sedianya saksi tidak mengetahui, namun setelah JPU menjelaskan baru lah saksi menyatakan bahwa obyek hukum dalam persidangan bukan berdasarkan sertifikat tapi berdasarkan peralihan akte jual beli.

Saksi juga tidak mengetahui bahwa tanah yang menjadi obyek hukum dalam persidangan itu adanya surat palsu untuk penerbitan sertifikat dengan girik 4459, 4461, 4460 dan 4476. Termasuk mengenai¬†AJB (Akte Jual Beli) 1209,12042 dan 12048 yang diajukan oleh terdakwa untuk penerbitan sertifikat, yang pada kenyataannya bahwa AJB tersebut sudah pernah dipergunakan untuk HGB nomor 49, 48, 95 atas nama PT DJ. “Saya tidak tahu,” jawab saksi.

Sementara itu terdakwa meminta untuk dilakukan sidang di lapangan, sekaligus untuk mengecek lokasi yang disengketakan tersebut. Rencananya, pada Jumat (29/3/2019) Pengadilan Negeri Jakarta Barat akan mengecek satu lokasi bidang tanah yang disengketakan.

Kuasa Hukum korban, Akhmad Aldrino Linkoln merasa aneh Majelis Hakim menyetujui permintaan sidang lapangan oleh terdakwa.
Usai sidang tersebut, Kuasa Hukum korban, Akhmad Aldrino Linkoln mengatakan, sudah jelas tidak ada relevansinya dengan tindak pidana yang didakwakan. Selama ini masih normal, bukan satu kenakalan.

“Tetapi dalam satu perkara pidana yang didakwakan oleh jaksa adalah pemalsuan surat,” katanya.

Sudah jelas, dari salah satu saksi menyebutkan bahwa dalam mengurus sertifikasi. Terdakwa tidak mengeluarkan satu potong surat pun. Yang menjadi
permasalahan, sambungnya, bagaimana mengurus sertifikasi tanpa satu potong surat pun.

“Logika kan. Jadi hukum pidana, acara pidana ini kebenaran yang Hakiki. Bukan kebenaran formal, semoga Majelis Hakim tidak nakal. Mudah-mudahan,” tegasnya. Oisa

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here