BERITABUANA.CO, JAKARTA–Membangun literasi jaminan sosial (Jamsos) ketenagakerjaan bagi seluruh masyarakat dan pekerja Indonesia menjadi bagian yang harus dilakukan BPJS Ketenagakerjaan (BPJS TK). Selain, untuk tujuan edukasi juga bertujuan untuk mewujudkan pertumbuhan agresif (Aggresive Growth) yang menjadi sasaran institusi di tahun 2019 ini.

“Ini salah satu upaya kami dalam mencapai tujuan utama di tahun 2019 ini yaitu Aggresive Growth. Dengan adanya kerjasama ini kami ingin membuka jalur sosialisasi dan edukasi yang lebih luas melalui jaringan informasi yang dimiliki KPI pusat dan daerah termasuk media-media kerjasamanya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang manfaat program BPJS Ketenagakerjaan,” kata Dirut BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto di Jakarta, Rabu (27/3/2019).

Ia sebelumnya menandatangani Nota Kesepahaman dengan Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat Yuliandre Darwis tentang Sinergi Kelembagaa Dalam Program Sosialisasi Dan Edukasi Masyarakat. Pada kesempatan ini Agus menyoroti masih banyak pemberi kerja berstatus Perusahaan Daftar Sebagian (PDS) yakni hanya mendaftarkan sebagian karyawannya, memanipulasi gaji pekerja dalam dilaporkannya, dan hanya mengikuti sebagaian program.

“PDS bisa dipidana dan harus mengembalikan hak karyawannya dalam pemenuhan jaminan sosial sesuai Undang-undang. Ini karena yang paling dirugikan karyawannya. Andai meninggal kecelakaan kerja mestinya mendapat tunjangan hingga 48 kali gaji. Begitupun saat pensiun. Andai dirawat yang menaggung juga Badan Pelaksana BPJS Ketenagakerjaan. Maka titipkan saja urusan itu kepada kami,” jelas Agus.

Melihat kenyataan itu, lenjutnya, BPJS Ketenagakerjaan menjalin kerjasama dengan banyak pihak termasuk dengan KPI Pusat. Tujuannya lebih mensosialisaikan, membangun literasi pentingnya jaminan sosial ketenagakerjaan, sehingga ada kesadaran dari masyarakat dan pengusaha.

Ketua KPI Pusat Yuliandre Darwis mengatakan, pihaknya bersama BPJS Ketenagakerjaan ingin mengajak masyarakat Indonesia khususnya peserta dan calon peserta BPJS Ketenagakerjaan untuk lebih cerdas dalam memilih siaran sehat. “Bukan terjebak pada hoax dan malah lupa pada hak-haknya sebagai pekerja,” ucapnya.

KPI sebagai lembaga negara indenpenden yang bertugas sebagai regulator penyelenggaraan penyiaran Indonesia mempunyai tujuan untuk melakukan edukasi kepada masyarakat terkait penyampaian informasi yang harus diketahui oleh masyarakat luas.

“Untuk itu, KPI mendorong lembaga penyiaran untuk ikut menyampaikan pesan terkait kesejahteraan melalui jaminan sosial yang diselenggarakan pemerintah termasuk di antaranya program yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan,” tandas Yuliandre.(Ful)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here