BERITABUANA.CO, JAKARTA – Gagasan Menko Polhukam Wiranto untuk menjerat pelaku hoax dengan UU Terorisme, dianggap berlebihan. Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo – Sandi dari Direktorat Advokasi dan Hukum, menyatakan ketidaksepakatannya. Dianggap Wiranto tidak paham aturan perundang-undangan. BPN malah meminta tindak pidana korupsi dan kecurangan pemilu yang bisa dijerat UU Terorisme.

Jubir Direktorat Advokasi BPN, Habiburokhman menilai pernyataan Wiranto bertentangan dengan aturan yang lain. Pernyataan tersebut sama sekali tak mempunyai argumen yang lengkap.

“Pernyataan tersebut bertentangan dengan Pasal 1 angka 2 UU Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Terorisme yang mengatur definisi terorisme mensyaratkan adanya kekerasan fisik, dan menimbulkan kehancuran fisik dan korban yang bersifat massal,” kata jubir Direktorat Advokasi BPN, Habiburokhman, dalam kegiatan launching petisi agar pelaku korupsi dan kecurangan pemilu ditindak UU Anti Terorisme di Jalan Utan Kayu, Jakarta Timur, Selasa (26/3/2019).

Menurut Habiburokhman, se-pemahamannya, ada dua tindak pidana lain yang sama daya rusaknya dengan terorisme yakni korupsi dan kecurangan pemilu.
Karena itu, dia bersama sejumlah tokoh lain menginisiasi petisi agar dua tindak pidana tersebut diperlakukan sama dengan teroris.

Kecurangan Pemilu, jelas dia, sama bahayanya dengan korupsi. Sebab, demokrasi yang sudah dibangun bertahun-tahun bisa hancur kalau pelakunya tidak ditindak tegas.

Oleh karena itu, ia berencana menginisasi petisi agar pelaku tindak pidana korupsi dan pelaku kecurangan pemilu diperlakukan sama dengan teroris, yaitu dikenakan tindakan tegas, penjagaan ekstra ketat dan penanganan super cepat.

“Korupsi di negeri kita sudah stadium 4 alias sangat memprihatinkan, bahkan pimpinan partai koalisi petahana bisa tertangkap OTT KPK terkait jual beli jabatan di Kementerian Agama,” imbuh Habiburokhman.

Menurut Ketua Dewan Pembina ACTA itu, petisi nanti akan disampaikan kepada DPR. Nantinya DPR memfasilitasi aturan yang dapat mengatur soal tindak pidana korupsi dan kecurangan pemilu sama dengan terorisme. DPR diharapnya nanti merumuskan peraturan perundang-undangan yang mengakomodir substansi petisi ini.

“Kita ingin benar-benar ada tindakan yang keras, pra persidangan, pra penuntutan, dan sebelum peradilan. Jadi perlakuan yang keras terhadap pelaku korupsi. Itu spiritnya. Karena apa? Kalau rujukannya, referensinya adalah daya rusak, ini sama. Korupsi itu bahkan lebih merusak dari pada hoax. Hoax merusak, benar, tapi korupsi juga,” ujar dia.

Kemudian Habiburokhman juga meminta agar nantinya pihak yang terjerat korupsi, terlebih kena OTT tak hanya diborgol tetapi juga dikawal ketat seperti teroris.

“Supaya jadi efek ke masyarakat. Diluar negeri begitu, di China gitu kan ya, pelaku tipikor di jaga orang bersenjata, mukanya ditutup penutup muka. Sehingga benar-benar, inilah penjahat. Inilah orang jahat yang diduga mencuri uang rakyat. Pakai sebo ya,” sambung Habiburokhman.

Hukumannya pun, lanjut dia, harus sama seperti teroris, di atas rata-rata 5 tahun. Misal, pelaku korupsi
punya kekayaan hampir RP 500 miliar, dipenjara 2-3 tahun, begitu keluar bisa dicover. Makanya sanksinya haris berat. (Kds)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here