Meski Terkesan ‘Dizholimi’, DPR: Pesantren Tetap Memerlukan Payung Hukum

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang / Foto: Jimmy

BERITABUANA.CO, JAKARTA – Undang Undang Pesantren dibuat tujuannya untuk memberikan payung hukum. Agar negara dapat meminta pertanggungjawaban kepada para pengelola pesantren tersebut atas lembaga pendidikannya.

Tanggung jawab dimaksud, jelas Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang, menjadikan lembaga ini setara dengan pendidikan yang lain, sama formalnya.

“Saya bagian dari itu. Saya memiliki ijasah. Tapi harus ikut lagi ujian untuk membuktikan kalau saya sudah tamat belajar. Padahal saya sudah tamat dan sekolah. Tapi tak diakui,” ungkap Marwan pada diskusi Forum Legislasi, yang mengambil tema ‘RUU Pasantren Rampung Dua Bulan?'”, di Media Center MPR/DPR RI, Gedung Nusantara III, Komplek Parlemen, Senayan, Selasa (26/3/2019). Tampil juga sebagai nara sumber lainnya, mantan Humas Persekutuan Gereja Indonesia (PGI), Jerry Sumampow.

“Disitulah sedihnya, dan menyakitkan, sekolah di pesantren, tapi tidak diakui. Padahal kalau ditanya siapa yang paling nasionalis dan agamis. Lulusan pesantren tidak perlu diragukan lagi,” tambahnya.

Kenapa tak perlu diragukan lagi, kata Marwan, pesantren dari tahun 1700, sudah diajarkan di kelas. Selain pendidikan agama, diajarkan juga memupuk cinta tanah air. Jadi di situ oleh pendiri berslogan, “saya nasionalis, saya agamis”. Dua-duanya masuk dalam pengajaran.

“Jadi sangat menyakitkan kalau pesantren dituduh sebagai alat kampanye, sangat menyakitkan. Kiai-kiai pendiri pesantren itu, ikut mendirikan negara kok. Yang namanya nasionalis dan agamis sejak dulu sudah dalam diri para pendiri dan anak didiknya,” kata Marwan.

Meski begitu, dan ia sadar telah dizholimi oleh negara, pesantren tetap tidak pernah ada niatan memberontak. Pesantren tetap menjalankan pengajarannya, bahkan setuju untuk mendapatkan payung hukum.

Nah, payung hukum itu saat ini sedang digarap. Isi dari UU itu, jelas Marwan, mengatur, pertama mengakui lembaga ini setara dengan pendidikan lain. Dan kedua, mengalokasikan anggran  di dalam kategori 20% anggaran pendidikan masuk di situ pesantren .

“Apanya saja yang masuk, yakni infrastruktur,  guru-guru dan juga santri. Jadi jika RUU sudah jadi UU, maka apa yang dilakukan ini adalah hal yang mulia. Yang tadinya pesantren kecil dipelosok tak dapat bantuan karena sarana dan prasarana tidak ada. Jadi nanti wajib mendapatkan bantuan dari negara,” jelas Marwan.

Lalu pertanyaannya akan selesai sampai waktu tersisa para anggota DPR? Jelas Marwan, masih terus dilakukan pembahasan.

Marwan menceritakan, dalam merancang RUU Pesantren itu pun, tidak mulus begitu saja. Ada sedikit keinginan yang sama dari agama lain. Mereka bisa dikatakan protes. Ada protes itu akhirnya, memulai awal, dengan UU. 12/2011, tentang pembentukan undang-undang.

Diantur bahwa apa yang sudah menjadi inisiatif DPR tidak boleh langsung  dibuang. Menurut UU 12 tahun 201, tentang pembentukan undang-undang, pada DIM  pemerintah harus memasukkan inisiatif DPR secara keseluruhan.

Pemerintah kelihatannya sudah bersepakat di dalam kementerian Agama, seluruh dirjen-dirjen, termasuk dirjen-dirjen seluruh agama. Dan ujungnya dari pengantar menteri agama, yang dibahas hanya undang-undang pesantren. Maka kemudian, DIM-nya sebagian besar dihapus.

Kenapa dihapus, jelas Marwan, karena UU Pendidikan Keagamaan ada dua. Pesantren dan pendidikan keagamaan. Karena disandingkan   Kenapa memang undang-undang pendidikan keagamaan ini sepertinya dua,  pesantren dan pendidikan keagamaan, menjadi protes teman-teman kristen.

“Protes teman-teman kristen kita memahami. Sebab diatur jumlah murid minimal 15, baru boleh disebut sekolah. Sementara di kristen jumlah harus 10. Tentu tidak mencukupi jumlah itu. Makanya, kita usul dibuat lain. Kan gak mungkin karena hanya ada anak didik 3, jadi gak sekola,” jelas Marwan.

Maka, tambah Marwan, kita kembali ke UU Nomor 12 Tahun 2011, tidak boleh langsung membuang apa yang ada di dalam inisiatif DPR. Sementara inisiatif DPR awalnya UU pesantren dan pendidikan Keagamaan. Naka pemerintah terikat membuat DIM,  di dalam seluruh lingkup UU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan.

Teman-teman di komisi VIII  sepertinya sepakat pikiran ini bahwa mempermudah, dibuat UU Pesantren. “Tapi ini juga belum dibahas. Kalau sudah dibahas berkembang lagi pikiran, apakah kita membuang atau tidak, nanti kita lihat,” katanya. (Kds)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *