Gelapkan Sertifikat Tanah Milik KPI, Diseret ke Pengadilan

BERITABUANA.CO, JAKARTA–Organisasi Kesatuan Palaut Indonesia (KPI) memiliki tanah di Muara Gembong, Bekasi, Jawa Barat yang dibeli dari uang hasil iuran pelaut anggota KPI, tetapi kenyataannya direkayasa Muh. Harun Let Let sehingga 17 sertifikat hak milik KPI menjadi milik pribadi, oknum pengurus dan keluarganya. Kini perkaranya disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Demikian dijelaskan, Ketua Umum KPI Prof Mathias Tambing, di Jakarta, Jumat (22/3/2016). Sedang terkait persidangan, Harun didakwa menggelapkan 17 sertifikat tanah hak milik KPI, menjadi milik pribadi oknum pengurus dan keluarganya. “Di sinilah terjadi penggelapan tanah yang kemudian dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Sehingga, kasusnya disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat,” tuturnya.

Laporan kasus penggelapan tanah ke polisi itu, menurut Mathias Tambing, sebagai tindak lanjut rekomendasi Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) yang minta pengurus baru KPI segera mengurus dan mengembalikan hak milik tanah itu kepada KPI. Atas dasar laporan itu,  polisi kemudian melakukan penyelidikan yang dilanjutkan dengan penyidikan dan menetapkan Harun Let Let sebagai tersangka.

Sejak 26 Februari 2019, Harun ditahan di Rutan Salemba dan selanjutnya penahanan diperpanjang oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Dalam sidang ke-3, di PN Jakarta Pusat, Kamis (14/3/2019) lalu, JPU Maidarlis SH membacakan keberatan atas eksepsi penasehat hukum terdakwa, yang telah dibacakan pada sidang sebelumnya.

Jaksa dalam dakwaannya menyatakan Harun telah melakukan tindak pidana penggelapan 17 sertifikat tanah milik KPI, di Desa Pantai Harapan Jaya, Kecamatan Muara Gembong, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Kasus ini terjadi antara tahun 2014-2016, setelah Harun ditumbangkan dari kepengurusan KPI melalui Munas Luar Biasa (Munaslub) di Jakarta pada April 2001.

Dalam kepengurusan KPI periode 1997-2002, Harun sebagai Bendahara sedang Ketua Umumnya adalah Iskandar B. Ilahude. Pada periode kepengurusan itu, KPI membeli tanah seluas 50 Ha di Kampung Poncol, Desa Pantai Harapan Jaya, Kecamatan Muara Gembong, Bekasi, untuk pendidikan dan pelatihan (diklat) pelaut anggota KPI. Hal ini didukung Pemkab Bekasi dengan menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2/1999.

Perda tersebut menetapkan tanah seluas 100 Ha di Muara Gembong diperuntukkan sebagai Kawasan Khusus untuk KPI membangun Kampus Diklat Pelaut. Ketentuan ini kemudian diperkuat melalui Perda Pemkab Bekasi Nomor 36/2001 dan Perda Nomor 5/2003 tentang Tata Ruang Kawasan Khusus Pantai Utara Kabupaten Bekasi sebagai kawasan pendidikan KPI. (Ful)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *