Kejari Kota Bogor Kawal Pengelolaan Dana Kelurahan Rp25 Miliar

BERITABUANA.CO, JAKARTA – Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bogor, Jawa Barat, menyatakan kesiapan jajarannya mengawal pengelolaan Dana Kelurahan Pemkot Bogor senilai Rp 25 miliar yang dikucurkan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

“Pengawalan jajaran Kejari Kota Bogor itu untuk memastikan pengelolaan Dana Kelurahan yang dikucurkan Kemendagri kepada masyarakat tepat waktu, tepat mutu dan tepat sasaran,” ujar Yudi Indra Gunawan, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kota Bogor, yang dihubungi beritabuana.co, Rabu (20/03/2019).

Menurut Yudi, Pemerintah Kota Bogor mendapat kucuran dana Kelurahan dari pemerintah pusat sebesar Rp 25.169.384.000. Sebanyak 68 kelurahan yang ada di Kota Bogor, masing-masing akan mendapatkan Rp 370.138.000.

Terkait pengucuran dana tersebut, pihaknya kemudian menginisiasi Pemkot Bogor untuk melakukan pengawalan dalam pengelolaan dana sehingga tepat sasaran dan tepat waktu. “Ternyata inisiasi yang kami lakukan mendapat respon positif dari Pemkot Bogor,” kata Yudi.

Dijelaskan, bahwa dana Kelurahan itu harus digunakan untuk keperluan pembangunan sarana dan prasarana pemberdayaan masyarakat di kelurahan. Pembangunan sarana dan prasarana diutamakan untuk bangunan yang belum tersedia di kelurahan yang bersangkutan.

Karena itu pihaknya siap membantu semua kelurahan di wilayah Pemkot Bogor dalam berkonsultasi soal penggunaan dana kelurahan. Bahkan Kejari Kota Bogor siap melakukan pendampingan agar penyerapan dana kelurahan dapat berjalan secara maksimal.

“Prinsipnya, semua Lurah terlebih dahulu dibina dan diawasi oleh Camat. Kami tidak mengintervensi dalam pengawasannya, tetapi kami hanya melakukan pendampingan untuk keberhasilan pembangunan,” kata Yudi.

Sementara itu Asisten Pemerintahan Pemkot Bogor, Hanafi menyatakan, sebanyak 14 kelurahan yang bersinggungan langsung dengan Sungai Ciliwung diharapkan dapat memprioritaskan dana kelurahan untuk menunjang program naturalisasi Ciliwung.

“Kami tidak membatasi berapa persentasi fisik dan berapa pemberdayaan. Untuk 14 kelurahan kami minta diprioritaskan anggaran untuk Ciliwung, tetapi bukan berarti yang lain diabaikan, ada skala prioritas,” ujarnya secara terpisah.

Menyangkut soal anjuran penggunaan dana swakelola dijelaskan, berdasarkan Permendagri 130/2018 tidak ada penekanan bahwa penggunaan dana kelurahan harus swakelola. Oleh karena itu, pihaknya tetap mengacu pada Peraturan Presiden (Penpres) tentang pengadaan barang dan jasa.

“Jadi tergantung jenis pengerjaan barangnya, kalau bisa di swakelola ya di swakelolakan, kalau bisa dilelang ya dilelang,” katanya. Oisa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *