BERITABUANA.CO, JAKARTA – Putusan 8 tahun penjara majelis hakim PN Jakarta Pusat terhadap dua terdakwa kasus korupsi investasi bodong PT Pertamina di Blok Basker Manta Gummy (BMG) Australia menepis tudingan negatif terkait penanganan hukum kasus ini oleh Kejaksaan Agung (Kejagung).

“Dengan putusan 8 tahun penjara terhadap dua terdakwa, bisa menepis dan membantah adanya anggapan miring atas penanganan perkara korupsi investasi bodong PT Pertamina di BMG Australia ini,” ujar Adi Toegarisman, Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung, kepada wartawan di kantornya, Rabu (20/03/2019).

Menurutnya, saat ini pihaknya masih menunggu salinan putusan untuk dipelajari terlebih dahulu guna menentukan langkah dan upaya hukum yang akan diambil selanjutnya.

“Selain mempelajari putusan, kita juga akan melihat perkembangan bagimana sikap dari para terdakwa atas putusan tersebut,” kata Adi menandaskan.

Sebelumnya, pada Senin (18/3/2019), majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta memvonis mantan Manager Merger dan Akuisisi Pertamina Bayu Kristanto dan Mantan Direktur Keuangan PT Pertamina, Frederick Siahaan 8 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsider 4 bulan kurungan.

Bayu Kristanto dan Frederick dinilai terbukti melakukan tindak pidana korupsi dalam investasi blok Basker Manta Gummy (BMG) di Australia.

Perbuatan terdakwa dilakukan bersama-sama dengan Direktur Utama Pertamina Karen Galalia Agustiawan, dan Legal Consul & Compliance PT Pertamina Genades Panjaitan. Terdakwa diyakini hakim menyalahgunakan jabatan sehingga menyebabkan kerugian keuangan negara.

Dalam kasus ini penyidik Kejaksaan Agung menetapkan empat orang tersangka yakni Mantan Direktur Utama PT Pertamina, Karen Galaia Agustiawan. Sedangkan tiga tersangka lainnya yakni Chief Legal Councel and Compliance, Genades Panjaitan dan mantan Direktur Keuangan, Frederik Siahaan serta mantan Manager Merger & Acquisition (M&A) Direktorat Hulu PT Pertamina berinisial Bayu.

Para tersangka disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Jampidsus Kejaksaan Agung, Adi Toegarisman, memastikan proses penegakan hukum terkait kasus ini tetap berjalan. Penegakan hukum itu tidak boleh diskriminatif. “Kami tidak mau punya hutang dalam penanganan perkara ini,” tutup Adi Toegarisman. Oisa

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here