SEBAGAI praktisi media pertama-tama saya ingin mengapresiasi sejumlah media massa terutama media massa online yang merespon berbagai dinamika yang terjadi selama kedua figur Cawapres Maruf Amin dan Sandi melakukan debat Pilpres, pada Minggu malam 17 Maret yang baru lalu, dimana respon tersebut bukan cuma berupa liputan atau reportase berita peristiwa biasa, tetapi juga teman-teman media online ikut mengoreksi kesalahan-kesalahan atau ketidakakuratan data yang muncul dari debat cawapres yang mengusung tema pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, sosial dan budaya tersebut.

Koreksi atas kesalahan-kesalahan atau ketidakakuratan angka dalam debat tersebut, termasuk pula debat sebelumnya selama dalam masa kampanye Pilpres saat ini juga dilakukan oleh masyarakat luas, yaitu oleh para pengguna sosial media.

Hal ini menurut saya dalam Pilpres di tahun-tahun sebelumnya tidak pernah terjadi. Ini menunjukkan adanya partisipasi politik dari masyarakat dalam Pilpres kali ini, bukan hanya berkaitan dengan hak pilih saja, tetapi masyarakat juga aktif mengontrol dan mengoreksi debat.

Jadi, dalam konteks ini peran jurnalistik teman-teman dari media online sudah benar, tidak membiarkan masyarakat menerima opini atau menelan kebohongan-kebohongan yang menyesatkan. Tidak seperti yang masih dilakukan oleh sebagian media massa yang bersikap partisan karena kepentingan pragmatis.

Kemudian kalau kita berbicara mengenai debat, maka yang kita nilai atau yang kita tangkap adalah:
Pertama, impresi (kesan). Kedua, content (isi atau substansi).

Impresi berkaitan dengan gesture, intonasi, termasuk di dalamnya adalah diksi dari figur pelaku debat.
Sedang Content. Salah satu content yang disampaikan cawapres 01 dalam debat tersebut adalah tentang kartu layanan masyarakat, yaitu kartu Indonesia pintar untuk perguruan tinggi, kartu sembako murah, dan kartu pra kerja untuk pengangguran.

Saya ingin menyebut fenomena atau kebiasaan rezim saat ini yang gemar sekali membuat kartu-kartu seperti itu sebagai Rezim Lolypop (kembang gula), rezim iming-iming kartu.

Maksudnya adalah rencana pembuatan kartu-kartu seperti itu sebenarnya hanya merupakan simplifikasi (penyederhanaan) masalah, dari masalah yang sebenarnya sangat kompleks.

Masalah pendidikan nasional yang sedemikian kompleks dan penuh ketidakadilan sekarang direduksi jadi persoalan kartu belaka. Padahal sudah bukan rahasia bahwa orang masuk perguruan tinggi yang bermutu di negeri ini susahnya bukan main dan mahal.

Jadi, seharusnya mutu pendidikannya dulu yang diperbaiki, bagaimana misalnya dunia pendidikan kita dapat langsung terkoneksi dengan lapangan pekerjaan. Untuk menekan jumlah pengangguran. Memberikan prioritas kepada pendidikan vokasional, seperti sekolah-sekolah kejuruan. Guru-guru honorernya diperbaiki, dan seterusnya.

Soal pendidikan ini adalah soal yang Maha Penting yang berhubungan dengan kwalitas SDM Indonesia. Pertaruhannya berat sekali. Jadi tidak bisa main-main. Tidak bisa dengan memberikan lolypop atau kembang gula, berupa kartu-kartu seperti itu yang dari mana pembiayaannya juga tidak jelas.

Waktu Nagasaki dan Hiroshima hancur dibom oleh Sekutu Jepang jatuh ke titik nadir yang paling rendah, tapi waktu itu Kaisar Hirohito bangkit memotivasi rakyatnya supaya mental mereka tidak ikut hancur, dan meminta supaya menghitung jumlah guru masih yang tersisa.

Dengan guru Jepang memulai kembali menata negeri dan bangsa mereka untuk bangkit dari puing-puing sisa kehancuran. Hasilnya hanya sekitar 25 tahun kemudian Jepang menjadi salah satu negara yang sukses. Terutama di bidang ekonomi dan industri.

Jadi, bukan dengan kartu. Bukan dengan kembang gula atau lolypop, yang sekali lagi pembiayaannya tidak jelas.

Kemudian ada kartu sembako murah. Ini juga iming-iming saja, karena daya beli masyarakat umumnya sangat rendah. Kenapa harus pake kartu kalau ingin memberikan sembako murah, turunkan saja harga-harga sembako. Stop impor ugal-ugalan yang tujuannya hanya untuk memburu rente dan sangat tidak menguntungkan petani.

Selanjutnya ada kartu pra kerja yang menimbulkan kegaduhan bahwa pengangguran akan dikasih santunan oleh pemerintah. Ini kan juga jadi lelucon, seolah-olah masalah pengangguran bisa diselesaikan secara instan.

Sementara itu terjadi ketidakadilan semakin membanjirnya TKA dari China dengan skill rendah masuk ke negeri ini, dengan keringanan-keringanan seperti tidak diharuskan mereka bisa berbahasa Indonesia.

Hal lain yang menjadi catatan saya dari debat cawapres tersebut adalah kuatnya mental proyek dari kubu petahana.

Sebelumnya kubu petahana mengungkapkan keinginan untuk membentuk dua kementerian baru yaitu Kementerian Investasi dan Kementerian Ekspor.

Lalu cawapres Maruf Amin di dalam debat cawapres menyatakan ingin membentuk suatu Badan Riset. Padahal badan-badan riset sudah ada cukup banyak seperti Batan, BPPT, LIPI, dan sebagainya.

Sementara tentang upaya mengembangkan kebudayaan, Cawapres Maruf Amin menyatakan ingin membangun Gegung Opera seperti di Sydney, Australia. Padahal esensi pengembangan kebudayaan nasional bukan dengan cara itu, itu hanya sarana saja.

Mengembangkan kebudayaan nasional antara lain adalah dengan memperkuat identitas kepribadian nasional, atau dengan strategi kebudayaan, memfilter arus negatif budaya pop yang menggerus kebudayaan bangsa, dan seterusnya. Kan sudah ada Trisakti, salah satunya menyatakan Berkepribadian Di Dalam Kebudayaan. Tapi ini kan tidak berjalan. Hanya jargon. Bohong dan muslihat belaka.

Entah dari mana anggaran untuk semua proyek itu, apakah duitnya dari mengutang lagi, atau bagaimana saya tidak tahu. Saya bukan menteri keuangan, juga bukan menko perekonomian.

Tapi yang jelas, itu semua merefleksikan Mental Proyek yang pada gilirannya dapat semakin merangsang suburnya praktek cleptokrasi, dari Rezim Lolypop ini.

*Arief Gunawan* – (Praktisi Media/Wartawan Senior). 

Disadur dalam acara Diskusi *Menguji Kehebatan Kartu Sakti & Paradoks Kartu Sakti” (Evaluasi Terhadap Debat Cawapres Maruf Amin & Sandiaga Uno*, pada Selasa (19/3/2019)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here