Kemenhub Optimalkan Kompetensi Personil Pengawas Pencemaran Laut

BERITABUANA.CO, JAKARTA – Pemerintah terus melakukan pengawasan keselamatan pelayaran secara optimal terhadap beroperasinya 1.342 Terminal Khusus (TERSUS) dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, di mana sebagian besar TERSUS dan TUKS tersebut mengelola minyak dan gas bumi.

“Untuk itu, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan menginisiasi penyelenggaraan kegiatan Pembekalan Personil Penanggulangan Pencemaran Tingkat Administrator yang dilaksanakan pada 18 – 23 Maret 2019 di Jakarta,” kata Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) Ahmad, mewakili Direktur Jenderal Perhubungan Laut saat membuka pembekalan tersebut, Senin (18/3/2019) di Jakarta.

Menurutnya, pengawasan perlu dilakukan oleh personil yang kompeten untuk menjaga agar peristiwa atau kejadian pencemaran di laut baik oleh minyak tumpahan kapal maupun bahan lain yang berbahaya tidak terulang lagi.

“Peningkatan kompetensi personil penanggulangan pencemaran di laut dan pelabuhan sangat penting, mengingat luasnya wilayah perairan Indonesia dimana saat ini terdapat 286 Unit Penyelenggara Teknis (UPT) Ditjen Perhubungan Laut yang melakukan pelayanan dan pengawasan untuk menjaga keselamatan pelayaran terhadap 1.342 TERSUS/TUKS,” ungkap Ahmad.

Betapa tidak, tuturnya, kita harus belajar dari beberapa kasus pencemaran dan tumpahan minyak yang terjadi akhir-akhir ini, terutama dari kasus pipa bawah laut Pertamina di Balikpapan yang putus dan menimbulkan pencemaran yang hebat pada Maret 2018.

Sampai saat ini, jelas Ahmad, kasus kejadian pencemaran laut ini masih dalam proses penyelesaian. “Kita semua berharap bahwa kejadian serupa seperti ini tidak akan terulang lagi di masa mendatang,” tambahnya.

“Guna mengantisipasi seperti kegiatan pelayaran, pengusahaan minyak dan gas bumi, serta kegiatan lainnya mengandung risiko terjadinya kecelakaan dan berpotensi terjadinya tumpahan minyak yang dapat mencemarkan atau merusak lingkungan perairan sehingga diperlukan adanya suatu sistem dan manajemen terpadu dalam rangka tindakan penanggulangan yang cepat, tepat, dan terkoordinasi,” tutup Ahmad. (yus)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *