BERITABUANA.CO, BANDUNG – Kementerian Perhubungan Indonesia melalui Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) adalah Competent Authority yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab terhadap kegiatan yang berhubungan dengan barang berbahaya pada kapal laut sebagai moda transportasinya.

“Pengawasan dan penangan muatan barang berbahaya haruslah dilakukan berdasarkan Norma Standar Prosedur dan Kriteria yang seharusnya dibuat mengikuti perkembangan hasil konvensi ataupun instrumen barang berbahaya pada dunia internasional yang polanya berubah setiap 2 tahun sekali,” kata Kasubdit Tertib Berlayar, Capt. Purgana pada pembukaan Bimbingan Teknis Tata Cara Pengawasan dan Penanganan Muatan Barang Berbahaya kerjasama Direktorat KPLP Ditjen Hubla dengan Australian Maritime Security Authority Training (AMSAT), Senin (18/3/2019) di Bandung.

Untuk itulah, tutur Purgana, kegiatan melalui Bimtek ini diharapkan dapat menghasilkan masukan-masukan untuk dapat dituangkan dalam NSPK, karena ditengarai masih banyak barang berbahaya yang belum diinventarisir ke dalam daftar barang berbahaya, sehingga ada potensi tidak optimalnya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Purgana berharap Peraturan Menteri tentang Penanganan Muatan Barang Berbahaya dapat diselesaikan tahun depan, sehingga Indonesia memiliki payung hukum yang jelas sesuai dengan ketentuan International Maritime Dangerous Goods (IMDG) Code.

Kegiatan Bimtek ini, menurutnya, diselenggarakan untuk mengoptimalkan penanganan dan pengangkutan barang berbahaya di Indonesia dengan memaksimalkan kompetensi dari Sumber Daya Manusia (SDM) Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang menangani pengawasan dan penanganan barang berbahaya serta pihak terkait lain/stakeholder dalam menerapkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan IMDG-Code.

“Perlunya petugas di lapangan yang menguasai tata cara pengawasan dan penanganan muatan barang berbahaya, umumnya yang berkaitan dengan persyaratan pengemasan (packaging), penandaan (marking), pelabelan (labelling) dan juga penempatannya (stowage) barang berbahaya, sehingga penanganan barang berbahaya di pelabuhan Indonesia dianggap kurang memenuhi standar yang dipersyaratkan IMDG-Code,” jelas Purgana.

“Saya berharap seluruh peserta yang mengikuti Bimbingan Teknis ini dapat menerapkan dan membagikan pengetahuan kepada petugas pengawas lainnya di lapangan dalam melaksanakan pengawasan barang berbahaya di pelabuhan. Dan yang terpenting adalah mengimplementasikannya pada pelaksanaan tugas untuk menunjang keselamatan dan keamanan pelayaran,” tambah Purgana.(yus)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here